TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jatim

Jelang Sidang Gugatan MK, Bupati Minta Warga Tak Berangkat Ke Jakarta

Semua pihak juga diminta legowo

IDN Times/ Imron
Verified
Imron

Tuban, IDN Times-  Bupati Tuban Fathul Huda meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak mengikuti pergerakan masa jelang sidang gugatan Pemilu MK di Jakarta. Sidang gugatan Pilpres yang saat ini tengah diajukan oleh pasangan Cawapres Prabowo Subianto dan wakilnya, Sandiaga Uno.

Bupati menilai semua pihak harus legowo dengan hasil keputusan MK nantinya. "Kami berharap semua pihak untuk menghormati keputusan MK nantinya, dan saya tegaskan agar masyarakat Tuban tidak mengikuti aksi pada saat keputusan sidang gugatan di Jakarta, berlangsung," kata Huda, Selasa (11/6). 

Baca Juga: MK: Perbaikan Permohonan Gugatan Pilpres dari BPN akan Jadi Lampiran

1. Bupati juga kecam aksi kerusuhan

IDN Times/ Imron

Bahkan, pihaknya juga secara tegas menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi seperti kerusuhan pada tanggal 21-22 Mei lalu. Aksi ini dinilai hanya akan merugikan kita bersama dan menyebabkan perpecahan. "Tidak perlu ada aksi brutal berupa kerusuhan, penjarahan bahkan membakar mobil-mobil polisi. Kita mestinya menghormatilah keputusan MK," katanya. 

2. Masyarakat diminta menghormati keputusan MK

IDN Times/Irfan Fathurohman

Untuk itu, pihaknya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Tuban yang mempunyai pilihan berbeda pada Polres 17 April 2019 lalu harus legowo dan menghormati segala bentuk keputusan yang diambil oleh MK. "Hormatilah keputusan MK dan kami minta elit politik di Jakarta sana agar tidak ikut mengompori hingga akhirnya menyebabkan suasana keamanan bangsa ini sedikit memanas," jelasnya.

3. Peserta pemilu harus gunakan jalur hukum untuk melaporkan kecurangan

IDN Times/ Imron

Sementara itu terpisah Ketua FKUB Kabupaten Tuban, KH Masduki Nurussyamsi menyarankan kepada peserta pemilu yang merasa dicurangi pada saat pilpres lalu, sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik dan berkonstitusi. Sebab bangsa Indonesia adalah negara hukum dan tidak dibenarkan jika bertindak diluar hukum hingga mengakibatkan situasi yang runyam. "Ada lembaga-lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa pemilu, bisa ke Bawaslu, dan MK, "katanya.

Baca Juga: Hidup Sebatang Kara, Kakek Asal Tuban Ditemukan Tewas di Dalam Kamar

Topik:
mahkamah konstitusi
tuban
Berita Terkini Lainnya

Pencarian Korban Hanyut di Pantai Malang Selatan Dihentikan

SSC Menilai Nama Fauzi Populer untuk Bursa Pilgub Jatim

Penggeledahan KPK di PTPN XI Terkait HGU Perkebunan Tebu

Lagi, Warga Malang Jadi Korban Jebakan Phising 

Dirut PTPN XI Diperiksa KPK, Kantor Digeledah

KPK Geledah PTPN XI, Diduga Soal Pengadaan Lahan

Dua Orang Begal Diciduk Polisi, Akui untuk Judi Online

3 Jamaah Haji Asal Malang Meninggal di Arab Saudi, Ini Penyebabnya

Truk Bawa Ribuan Telur Terguling di Jalan Sidotopo Surabaya

Beraksi di 11 TKP Surabaya, Dua Bandit Curanmor Didor