Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menuding Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kampanye dini Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. Tudingan ini disampaikan dalam rapat paripurna, Kamis (31/10).
1. Imam menuding pejabat Pemkot Surabaya memanfaatkan APBD untuk pribadi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi. IDN Times/Fitria Madia Tudingan pemanfaatan APBD untuk kepentingan pribadi tersebut disampaikan oleh Imam Syafii dari Fraksi Demokrat-Nasdem usai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan tanggapannya atas pandangan umum fraksi terhadap APBD 2020. Imam menanyakan kembali pandangan umum fraksinya yang ia rasa belum dijawab oleh Risma.
"Pejabat yang sangat mungkin karena tanda-tandanya sudah ada akan memanfaatkan program yang dibiayai APBD untuk kepentingan Pilwali Surabaya 2020. Ini mohon ibu bisa menegaskan bahwa itu tidak ada," ujar Imam kepada Risma.
2. Imam menyebut jabatan Kepala Bappeko
Imam Syafii, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Demokrat-Nasdem saat rapat Paripurna, Kamis (31/10).
Awalnya, Imam enggan menyebutkan pejabat siapa yang dimaksud menggunakan uang APBD untuk berkampanye. Setelah rapat selesai, Imam mengatakan bahwa pejabat yang ia maksud adalah Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi. Eri memang digadang-gadag menjadi salah satu Cawali Kota Surabaya.
"Langsung saja ya, di antaranya adalah Kepala Bappeko. Kita semua tahu Kepala Bappeko sampai turun ke bawah. Sampai misalnya masuk wilayah Kepala Dinas itu juga dijalankan. Menurut saya ini sudah offside lah. Ini kita ingatkan lewat bosnya yaitu Wali Kota Surabaya," tutur Imam.
3. Eri dianggap telah melampaui wewenangnya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi (dua dari kiri). IDN Times/Fitria Madia Imam mengemukakan bahwa Eri ering turun ke masarakat hingga tingkat RW. Bahkan menurut Imam, Eri juga menjanjikan program-program RW yang ada di musrembang untuk diakomodasi Pemkot Surabaya. Padahal menurut Imam, Eri tidak memiliki kewenangan untuk menjanjikan hal seperti itu.
"Karena itu kami takut dengan APBD yang nanti akan ditetapkan sebesar Rp10,3 triliun jangan sampai kemudian uang rakyat itu dipakai untuk kepentingan elektoral pejabat Pemkot yang akan maju PIlwali. Gak fair kalau mendompleng APBD," ungkap Imam.
Selain itu, salah seorang anggota Fraksi Golkar juga menuding bahwa Eri menguasai siaran pers Pemkot Surabaya untuk mengembangkan citra dirinya.
Baca Juga: Eri Cahyadi Pastikan Proyek Gubeng Mix Use Tidak Langgar Perizinan
