Polemik Wendit, Pemkot Tak Mau Salah Paham dengan Pemkab Malang
Malang, IDN Times - Pemerintah Kota Malang akhirnya angkat bicara mengenai polemik sumber air wendit. Sebelumnya pihak Pemkab Malang menyatakan bahwa bangunan rumah pompa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tentu saja kondisi tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya PDAM sudah cukup lama menjadikan sumber air Wendit.
1. Bangunan pompa sudah lama
Menanggapai hal itu, pihak Pemkot Malang mengklaim bahwa bangunan pompa tersebut sudah sejak lama berdiri. Bahkan bangunan tersebut merupakan peninggalan kolonial Belanda.
"Kami ber-khusnudzon bahwa dulu sudah tertib administrasi dan mestinya sudah ada izinnya. Tetapi memang saat ini kami masih belum bisa menunjukkan buktinya kepada Pemkab," ucap Wali Kota Malang, Sutiaji.
2. Masih ajukan pembuatan IMB
Saat ini, pihak Pemkot Malang masih terus mengupayakan agara proses pengurusan IMB atas bangunan pompa tersebut segera selesai. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Sehingga nantinya tak akan menimbulkan kesalahpahaman dengan Pemkab Malang.
"Proses untuk IMB sendiri sudah berjalan. Memang masih ada beberapa kendala seperti existing yang tidak sama dengan ukuranya. Tetapi kami akan coba lengkapi lagi," imbuhnya.
3. Tak ingin ada kesalahpahaman
Di sisi lain, Sutiaji menyebut bahwa Pemkot Malang tak ingin permasalahan sumber air Wendit tersebut menjadikan Kota Malang dan Kabupaten Malang tak akur. Ia menilai masih ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk mencari solusi terbaik atas masalah tersebut.
"Kami tidak mau ada gontok-gontokan. Biar masyarakat yang menilai. Sebab, semua hidup berdampingan, jadi ya harus sama-sama. Pemkot menggunakan fasilitas milik Pemkab, begitu juga sebaliknya," sambungnya.
4. Anggap tak ada masalah
Tak hanya itu saja, Pemkot Malang juga tak ingin karena permasalahan ini terjadi disparitas antara kota Malang dan Kabupaten Malang. Pasalnya hal itu bisa memberikan efek buruk terhadap masyarakat didua wilayah Malang Raya tersebut.
"Saya tidak ingin ada disparitas. Jadi aset pemkab yang ada di kota akan tetap seperti biasanya," tandasnya.
