Pemkot Malang Tak Miliki Mekanisme Pemberian THR Pegawai Honorer
IDN Times/ Alfi Ramadana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Pemkot Malang masih belum memiliki mekanisme untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Untuk aturan resmi pemberian THR bagi para pekerja honorer di lingkup Pemkot Malang masih belum ada aturan baku. Namun demikian, pihak Pemkot tetap memastikan bahwa tenaga honorer tetap akan mendapat THR.
1. THR honorer diserahkan kepada dinas masing-masing
IDN Times/ Alfi RamadanaSejauh ini untuk THR bagi para pekerja honorer diserahkan kepada dinas masing-masing. Pasalnya secara regulasi memang belum ada aturan resmi yang mengatur permasalahan THR untuk para honorer. Namun demikian, biasanya untuk mekanisme THR bagi para honorer merupakan hasil iuran dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dinas masing-masing.
"Kalau untuk honorer memang kami serahkan kepada dinas masing-masing. Biasanya dari iuran para ASN," papar Wali Kota Malang, Sutiaji.
2. Diambilkan dari gaji ke 13 dan 14
IDN Times/ Alfi RamadanaLebih lanjut, Sutiaji menambahkan bahwa ASN akan mendapat gaji ke 13 dan 14. Jadi dari situ biasanya ASN mengumpulkan iuran untuk dijadikan THR untuk pekerja honorer.
"Biasanya teman-teman ASN iuran untuk THR honorer," tambahnya.
3. Pencairan THR dan gaji ke 13 diatur Perda
IDN Times/ Alfi RamadanaDi sisi lain untuk pemberian THR dan gaji ke 13 sudah diatur di PP nomor 35 dan 36 tahun 2019. Namun demikian, Sutiaji menjelaskan bahwa maksud dari PP tersebut adalah untuk sumber pendanaan untuk THR dan gaji ke 13.
"Maksud dari PP tersebut adalah sumber pendanaanya. Kalau untuk kota Malang sudah tidak ada masalah karena sudah dianggarkan di APBD 2019," tambahnya.
4. Tidak perlu ada Perda khusus
IDN Times/ Alfi RamadanaSementara itu, terkait kemungkinan membuat Perda untuk hal tersebut menurut Sutiaji tak terlalu signifikan. Saat ini menurutnya untuk biaya membuat Perda tidaklah murah.
"Semua sudah melekat pada perangkat daerah yang membidangi. Jadi untuk saat ini masih belum perlu diatur khusus. Apalagi saat ini biaya untuk pembuatan Perda tidak murah," tandasnya.
Baca Juga: Jangan Kalap, Ini 5 Tips dan Trik Manfaatkan THR!
