244 Kasus Mafia Temuan KPK, Menteri Hadi Janji Melibasnya
Yang teges pak!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada 244 kasus mafia tanah di Indonesia selama empat tahun terakhir. Temuan ini mendapatkan atensi khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"KPK sudah ketemu saya, saya akan tindak lanjuti terkait mafia tanah," ujar Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahtanto saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (5/1/2023).
Mantan Panglima TNI ini memberi peringatan keras kepada para mafia tanah. Hadi menegaskan tidak main-main untuk melibas mereka. Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah dan kejaksaan.
"Saya tidak main-main dengan mafia tanah, kalau memang terbukti saya dengan aparat polri, aparat pemda, kejaksaan juga akan menindak tegas," kata Hadi.
KPK sendiri mengungkap 244 kasus mafia tanah ini dari kajian Direktorat Monitoring KPK. Selain ratusan kasus mafia tanah itu, KPK juga membeberkan ada 31.228 kasus pertanahan. Rinciannya sebanyak 37 persen sengketa, 2,7 persen konflik dan 60 persen perkara.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut kalau mayoritas masalahnya ialah sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang belum terpetakan. Jumlah HGU yang belum terpetakan sebanyak 1.799 sertifikat dengan luas 8,3 hektare.
"Masalah klasik sengketa agraria yang ditemukan adalah tumpah tindih hak guna usaha," kata Ghufron.
Selain itu, KPK juga mengungkap di atas satu bidang tanah bisa terbit beberapa sertifikat. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut kalau permasalahan tanah yang terjadi ini lantaran lemahnya pengawasan.
"Minim anggaran pengawasan HGU dan tidak dibangun mekanisme pengawasan berbasis risiko dan teknologi. Akibatnya terjadi ketidakpatuhan pelaksanaan kewajiban pemegang HGU dan potensi tumpang tindih tinggi," kata dia.