Surabaya, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur turut menyoroti rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Markas TNI yang rencana dibangun di atas 51,14 hektare lahan hutan milik Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) itu dikhawatirkan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jatim, Pradipta Indra Ariono mengatakan, pihaknya menyangkan rencana tersebut. Sebab, pembangunan markas TNI ini bakal mengalihfungsikan lahan hutan. "Pasti mereka membutuhkan, akan melakukan penebangan pohon di sepanjang area itu gitu," ujarnya kepada IDN Times, Rabu (22/7/2025).
Indra menyebut, meskipun lahan tersebut milik Perhutani, di dalamnya selain terdapat hutan produksi, juga ada hutan lindung. Di mana, hutan tersebut menjadi area resapan air. "Nah sehingga perubahan kawasan hutan itu juga kemudian dapat berdampak terhadap kondisi di bawahnya, kelestarian sumber mata air dan sebagainya. Nah ini yang jadi bahaya dan sangat disayangkan ya," ungkap dia.
Walau proyek ini diklaim bakal membawa dampak luas, mulai dari aspek pertahanan, ekonomi masyarakat, hingga perhatian terhadap kelestarian lingkungan, Indra menyebut bahwa selama ini ekonomi masyarakat sekitar sudah berjalan dengan baik, lingkungan juga sudah terjaga tanpa ada markas tentara.
Justru, ketika ada pembangunan di kawasan hutan, dikhawatirkan fungsi hutan yang sebenarnya akan berubah. Mulai dari berkurangnya serapan karbon, hilangnya keanekaragaman hayati hingga tempat tinggal satwa.
"Dihitung tidak, berapa daya serap tegakan yang hilang akibat jadi Bataliyon begitu. Dihitung tidak air yang tidak terserap gitu ya karena Batalyon tentu tidak menggunakan hal-hal yang ramah gitu maksudnya dia menggunakan bangunan beton gitu ya artinya ketika musim hujan air tidak bisa terserap gitu ya," ucapnya.
WALHI Jatim pun mempertanyakan, ancaman keamanan seperti apa, sehingga pemerintah perlu untuk mengubah hutan menjadi markas TNI. Terlebih, rencana pembangunan Yonif TP ini berada di dekat pemukiman warga.
"Justru itu pertanyaan paling mendasar apakah kemudian warga negara Indonesia ini kemudian dinilai menjadi ancaman bagi negara atau seperti apa justru pertanyaan kami adalah apa urgensi dibangun Batalyon gitu. Kalau musuhnya lintas negara kenapa bangunnya di tengah hutan dekat dengan pemukiman gitu ya tidak di wilayah-wilayah yang strategis sebagai batas teritorial batas negara," pungkas dia.