Malang, IDN Times - Ribuan massa gabungan dari organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat masih terus bertahan di depan DPRD Kota Malang, Senin siang (23/9). Saking banyaknya, massa sampai meluber hingga ke depan Balai Kota Malang.
Mereka masih terus menyuarakan beberapa tuntutan. Yakni menolak beberapa keputusan pemerintah atas pembahasan beberapa RUU terkait pertanahan, RKUHP, RUU PKS; menolak pengesahan UU KPK; dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Awalnya aksi tersebut hanya diikuti oleh ratusan massa gabungan. Namun semakin siang, massa lain mulai berdatangan untuk bergabung dalam aksi. Sepanjang Jalan Bundaran Tugu kota Malang ditutup separuh karena dipenuhi oleh massa aksi.
Menurut koordinator lapangan, Reni Ika Mardiana, aksi ini merupakan dukungan untuk aksi yang lebih besar di Jakarta.
"Saat konsolidasi awal, ada sekitar 20 organisasi mahasiswa dan masyarakat yang ikut. Namun, pada saat konsolidasi berikutnya bertambah 5 hingga 6 organisasi lagi yang ikut dalam aksi. Harapanya semangat yang diusung teman-teman di daerah ini bisa sampai ke Jakarta," ucapnya.
Tak hanya itu saja, Reni menyebut aksi tersebut adalah untuk mendorong massa aksi yang ada di Jakarta agar tak terpecah. Sebab, apa yang mereka lakukan saat ini adalah demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Terutama terhadap keputusan pemerintah yang tidak pro rakyat.
"Kami berharap gerakan di Jakarta tidak lagi terpecah seperti di Bogor," tambahnya.
Adapun isu yang dibawa oleh massa aksi cukup kompleks. Mulai dari UU KPK, RUU Pertanahan, RKUHP, RUU PKS hingga BPJS. Isu tersebut dinilai tidak pro rakyat. Pasalnya, beberapa keputusan yang diambil pemerintah cenderung menguntungkan segelintir golongan saja.
"Besok adalah Hari Tani. Jika RUU pertanahan tersebut benar-benar disahkan oleh pemerintah, maka itu sama saja melecehkan para petani," tambahnya.
Di sisi lain, Reni belum bisa memastikan apakah akan ada massa yang berangkat ke Jakarta. Dirinya tak bisa banyak berkomentar. Pasalnya, semua harus diputuskan berdasarkan konsolidasi bersama semua massa aksi.
Peluang mereka berangkat masih fifty fifty . "Semuanya kami serahkan kepada forum konsolidasi. Kami harus memutuskan semuanya secara kolektif dan kolegial. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak," sambungnya.
Meskipun menyuarakan sejumlah tuntutan, massa aksi tidak berdialog dengan anggota DPRD. Pasalnya, tujuan utama dari aksi tersebut adalah mendukung aksi serupa di Jakarta.
"Isu yang kami sampaikan ini bukan permasalahan tunggal, tetapi permasalahan kompleks yang harus terus diperjuangkan sampai ke pusat," tandasnya.