Tolak Jual Tanah ke Pertamina, Belasan Warga Datangi Kantor BPN Tuban
Tuban, IDN Times - Belasan warga Desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban kembali mendatangi Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (3/8/2020). Warga mendatangi BPN karena menolak menjual tanah mereka yang sudah ditempati selama puluhan tahun ke Pertamina.
Saat mendatangi kantor BPN, warga membacakan undang-undang tentang agraria dan tanah di depan pintu masuk kantor BPN. Mereka meminta para pejabat BPN agar membaca buku undangan yang disahkan oleh DPR RI. Selain itu, warga juga geram atas petugas BPN yang secara sepihak melakukan pengukuran tanah tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada warga.
1. Warga ketakutan saat didatangi puluhan polisi
Bahkan saat pengukuran tanah berlangsung, warga mengaku ketakutan karena petugas BPN membawa puluhan polisi dari Polres Tuban. Hal itu dikatakan oleh salah satu warga, Idah (45).
"Saya takut mas tiba-tiba pagi tadi pas lagi masak nasi banyak polisi yang mendatangi saya. Gemetar badan saya, Samapi masak nasi saya tinggal dan berangkat ke BPN," kata Idah.
2. Tanah tidak dijual karena menjadi sumber pendapatan
Idah sendiri mengaku tak ingin menjual tanah warisan dari kedua orangtuanya ke Pertamina. Alasannya, tanah tersebut selama ini telah menjadi sumber pendapatan bagi keluarga dan biaya bersekolah bagi anak-anaknya.
Idah sendiri mengaku mempunyai luasan lahan 2 hektare yang masuk dalam kawasan pembangunan mega proyek kilang minyak terbesar di Asia Tenggara milik Pertamina. "Sampai kapanpun kami tidak akan menjual tanah kami kepada Pertamina tanah itu akan saya pertahankan karena wasiat orangtua saya jangan dijual," kata Idah.
3. Bantah mendatangkan polisi untuk menakut-nakuti warga
Menanggapi penolakan warga, Kepala Kantor ATR/BPN Tuban Ganang Anindito mengaku hanya melaksanakan tugas untuk melaksanakan pengukuran tanah yang sudah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan kawasan kilang minyak. BPN sendiri membawa puluhan polisi ke lokasi pengukuran tanah bukan untuk menakut-nakuti warga, melainkan untuk pengamanan saja.
"Saya hanya menjalankan tugas saja. Sebenarnya hal ini juga sudah kita sampaikan saat acara sosialisasi tapi tetap saja warga menolaknya, karena lahan ini dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak," katanya.
