Susah Jaga Protokol, PWNU Jatim Setuju Pilkada Ditunda
Surabaya, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerbitkan pernyataan sikap terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada Minggu (20/9/2020). Intinya, PBNU meminta agar pilkada tahun ini ditunda lantaran masih dalam masa pandemik COVID-19. Namun, DPR dan Kemendagri menyepakati bahwa pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020.
1. Setuju dengan usulan PBNU
Logo NU (Nahdlatul Ulama) (Dok. NU) Katib Syuriah PWNU Jatim, KH Syafrudin Syarif mengatakan setuju dengan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta penundaan Pilkada. Sebab, tambahan kasus COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai. "Dengan adanya tahapan pilkada yang sangat sulit untuk menjaga protokol kesehatan, itu akan menyebabkan klaster baru," ujarnya, Selasa (22/9/2020).
"Kita khawatirkan terjadi pembludakan orang-orang terpapar COVID-19," dia melanjutkan.
2. Sarankan Pilkada digelar setelah vaksin ditemukan
Ilustrasi vaksin COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat) Harapannya, lanjut Syafrudin, agar pelaksanaan pilkada dilanjut setelah vaksin ditemukan. Sehingga kekhawatiran penyebaran virus corona dapat ditekan. "Kalau misalnya kita geser (pilkadanya) setelah adanya vaksinasi beberapa bulan ke depan, kita meyakini kekebalan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya yang melaksanakan pilkada kita harapkan tidak mudah terpapar COVID-19," katanya.
"Jadi ini sebenarnya pemikirannya murni untuk kesehatan masyarakat," dia menambahkan.
3. PWNU tak keluarkan edaran karena hanya usul
Logo NU (twitter.com/nahdlatululama) Meski setuju dengan PBNU, Sayfrudin menyampaikan kalau PWNU Jatim tidak perlu mengeluarkan surat edaran meski ada 19 kabupaten/kota yang bakal menggelar Pilkada tahun ini. "Cukup usulan dari PBNU. Di Jatim kita menjaga bagaimana institusi NU tidak dibawa-bawa pada saat terjadinya pilkada. Hanya itu saja instruksi yang sudah kita keluarkan," jelasnya.
"Itu pun sebenarnya sebatas usulan, jadi PBNU sebatas usulan. Artinya kita sangat peduli betul dengan kesehatan masyarakat dan membantu pemerintah di dalam penanganan COVID-19," dia menegaskan.
Apabila pemerintah dan KPU berbicara lain, kata Syafrudin, itu menjadi kewenangan mereka. "Ya terserah. Yang jelas kita sudah memberikan sebuah petunjuk karena pendaftaran kemarin saja kita akui di beberapa daerah itu jelas tidak bisa menerapkan protokol kesehatan. Kita lihat rilnya saja. Jadi ini sifatnya imbauan, keputusan terakhir tetap di KPU bersama pemerintah," pungkas dia.
