Ratusan Mahasiswa Kembali Kepung Kantor DPRD Kota Malang
- Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang pada Rabu siang, menyoroti kondisi ekonomi yang makin sulit.
- Para demonstran mengenakan atribut serba hitam dan membawa spanduk protes terkait melemahnya nilai rupiah serta kenaikan harga BBM yang dinilai memperburuk kesejahteraan rakyat.
- Mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dianggap membebani keuangan negara, serta menolak penempatan aparat di jabatan sipil.
Malang, IDN Times - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang Raya melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang pada Rabu (17/6/2026) siang. Terpantau para mahasiswa telah berkumpul di sekitar bundaran Jalan Tugu, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang sejak pukul 13.00 WIB. Meskipun matahari Kota Malang saat ini tengah terik, tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk meneriakkan tuntutan.
Para mahasiswa yang datang dengan atribut serba hitam ini datang membawa berbagai spanduk protes kepada pemerintah. Salah satu isu besar yang dibawa adalah kondisi ekonomi yang semakin sulit dampak dari melemahnya nilai rupiah dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kami mahasiswa hari ini resah sekali dengan kondisi bangsa saat ini, karena tidak hanya kondisi ekonomi yang semakin sulit, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan pemerintah hanya mensejahterakan pejabat, polisi, dan tentara," terang salah satu demonstran, Yusuf.
Mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Malang ini juga menyoroti proyek-proyek milik pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, program-program ini hanya membebani keuangan negara.
"Kami mempertanyakan masyarakat mana sebenarnya yang mendapatkan manfaat MBG dan KDKMP. Karena yang sebenarnya mendapatkan manfaat ya pemilik dapur itu sendiri, orang-orang mereka sendiri," tegasnya.
Oleh karena itu, ia menuntut agar pemerintah menghentikan MBG dan SPPG. "Kami juga ingin pemerintah menghentikan upaya memasukkan polisi dan tentara di jabatan-jabatan sipil," pungkasnya.
