Rapor LBH Surabaya di Bidang Agraria: Demi Investasi, HAM Dikebiri

Secara garis besar, LBH Surabaya mencatat ada 39 konflik agraria sepanjang 2019. Kriteria konflik terbagi menjadi enam, yaitu:

1. 13 kasus pertanian dengan total luas lahan 11.774,47 hektare
2. 7 kasus perkebunan dengan total luas lahan 4.888 hektare
3. 5 kasus infrastruktur dengan total luas lahan 1.061,3 hektare
4. 6 kasus properti dengan total luas lahan 1047,84 hektare
5. 2 kasus kehutanan dengan total luas lahan 3.377 hektare
6. 6 kasus pesisir dan kelautan dengan total luas lahan 1,2 hektare

“Provinsi Jawa Timur tergolong memiliki banyak konflik agraria. Latar belakang dan pelakunya beragam, ada yang didesain negara bersama korporasi. Inilah kenyataan yang dihadapi, masyarakat menjadi musuh negara ketika menghalangi segala apa yang menjadi tujuan negara, terutama dalam hal pembangunan,” demikian tertulis di laporan LBH Surabaya.

TNI menempati urutan pertama sebagai aktor pelaku konflik agraria sebanyak 14 kasus, diikuti oleh perusahaan swasta sebanyak 7 kasus, PTPN sebanya 6 kasus, pemerintah daerah 4 kasus, pemerintah desa dan pertamina masing-masing 2 kasus. Pelakunya juga ada dari BPWS, BBWS, PT. KAI, Perhutani masing-masing 1 kasus.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, daerah dengan konflik agraria tertinggi adalah Surabaya dengan 6 kasus, disusul Jember 4 kasus, kemudian masing-masing 2 kasus untuk daerah Sidoarjo, Tuban, Banyuwangi, dan Blitar. Adapun daerah Bangkalan, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang, dan Situbondo masing-masing ada 1 konflik agraria.

Salah satu pendekatan hukum negara yang dikritik LBH Surabaya adalah kriminalisasi terhadap pegiat HAM. Pada dasarnya, mereka memperjuangkan hak tanah dan lingkungan. Namun, penegak hukum melakukan kriminalisasi agar mereka takut untuk menyuarakan pendapatnya.

Catatan LBH Surabaya, sepanjang periode pertama kepemimpinan Jokowi, ada 41 orang yang dikriminalisasi. Aktivis di Banyuwangi menempati urutan pertama dengan total 20 orang yang dikriminalisasi.

Pada bagian akhir laporan, terkait konflik agraria, LBH Surabaya pemerintah pusat bersama daerah lebih sadar terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat yang terampas ruang hidupnya.

“Salah satunya adalah masyarakat yang tergusur dari tempat tinggalnya akibat adanya pembangunan infrastruktur, keindahan kota, penyelesaian konflik agraria serta akibat adanya keran investasi yang masif di Jawa Timur,” demikian tertuang pada bagian rekomendasi.

Selain itu, LBH Surabaya juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk membuat kebijakan yang melindungi pembela HAM serta mereka yang memperjuangkan haknya. “Ini memastikan supaya tidak ada kriminalisasi bagi para pembela HAM.”