Surabaya, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari menyebut berkat program Perlindungan Sosial (Perlindos) Digital, bantuan sosial di Kota Surabaya yang tidak tepat sasaran atau Inclusion Error berhasil ditekan hingga 25 persen. Hal itu disampaikan Qodari saat meninjau uji coba pelaksana program Perlinsos Digital, Selasa (28/7/2026).
Qodari mengatakan, pemerintah menggarkan Rp1.300 triliun dari 30 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk program ini. Perlinsos Digital bertujuan agar bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.
"Program digitalisasi bansos ini ditujukan agar program perlindungan sosial yang jumlahnya sangat besar bagi masyarakat Indonesia mencakup sampai dengan Rp1.300 triliun atau 30 persen dari APBN bisa menjangkau sasaran yang tepat dan adil," ungkap dia.
Qodari menyebut, program bantuan sosial sering kali tak tepat sasaran. Orang yang harusnya berhak menerima, justru tak mendapatkan bantuan.
"Nah, selama ini ada problem inclusion error dan exclusion error. Inclusion error itu tadi, yang tidak berhak tapi masuk, exclusion yang harusnya berhak masuk tapi tidak masuk," ungkap dia.
Sehingga, dengan Perlinsos Digital tak ada lagi warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Terlebih, platform tersebut telah terintegrasi dengan data Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, Dispendukcapil dan lain sebagainya.
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," jelas Qodari.
Ia mengungkapkan, dari total lebih dari 1 juta Kepala Keluarga (KK) di Surabaya, dalam aplikasi Sayang Warga yang diterapkan di Kota Pahlawan sebanyak 334.560 KK didaftarkan via agen Perlinsos yang terdiri dari ASN,RT/RW, Petugas PKH dan 62.673 KK mendaftar secara mandiri.
“Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK,”terangnya.
Dari data lama yang mencatat 101.000 KK penerima bansos di Surabaya, terbukti terjadi inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK, yang tidak berhak dan akhirnya dikeluarkan dari data.
Di sisi lain, sistem baru ini berhasil menjaring 51.000 KK penerima baru atau sekitar 43 persen dari total 119.000 KK yang selama ini terabaikan (exclusion error).
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi Perlinsos," tegasnya.
Ia juga memuji pola kolaborasi Pemkot Surabaya yang menerjunkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Kepala Dinas untuk mendampingi kecamatan dan kelurahan, sehingga capaian pendataan di Surabaya telah mendekati 100 persen.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya pendaftaran Perlinsos di Surabaya telah mencapai 99,74 persen (hampir 100 persen), dan hanya menyisakan sekitar 2.610 KK.
Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.688 KK telah terjangkau melalui aplikasi Sayang Warga. Untuk pendafataran Perlinsos, Pemkot Surabaya menyiapkan 13.049 agen untuk memfasilitasi pendaftaran warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Mengenai kendala di lapangan, Eddy mengakui sempat terjadi perlambatan sistem (loading) pada masa awal uji coba, namun saat ini perbaikan infrastruktur membuat proses verifikasi berjalan jauh lebih cepat.
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas," terang Eddy.
Untuk diketahui, uji coba Perlinsos di Surabaya dimulai sejak 4 Juni 2026 dan menjadi pilot project nasional. Pada tahap awal, sistem memproses dua jenis program perlinsos, yang nantinya akan dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial secara menyeluruh di seluruh Indonesia