Prodi Tak Relevan Industri akan Dipangkas? Rektor Unesa: Masih Dikaji

- Wacana penghapusan prodi yang dianggap tidak relevan dengan industri masih dikaji dan belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
- Rektor Unesa menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan akademik dalam evaluasi prodi, bukan hanya kebutuhan pasar kerja jangka pendek.
- Unesa memastikan tidak ada kenaikan UKT serta menjamin mahasiswa yang kesulitan ekonomi tetap bisa kuliah melalui dukungan beasiswa.
Surabaya, IDN Times - Wacana penghapusan program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mulai mencuat di dunia pendidikan tinggi. Namun, kebijakan tersebut dipastikan belum akan diterapkan dalam waktu dekat dan masih berada pada tahap kajian mendalam.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof Nurhasan menegaskan bahwa tidak semua prodi harus diukur semata dari keterkaitannya dengan industri. Menurutnya, sejumlah bidang keilmuan tetap memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan sosial, budaya, hingga pembangunan bangsa.
“Wacana penghapusan program studi yang tidak relevan dengan industri masih dalam tahap kajian. Perlu dipahami bahwa ada prodi yang memang terhubung langsung dengan industri, tetapi ada juga yang tidak, namun tetap penting bagi negara,” ujarnya usai acara wisuda, Rabu (29/4/2026).
Nurhasan menjelaskan, diskursus penghapusan atau pembukaan prodi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya kebutuhan pasar kerja jangka pendek. Perguruan tinggi, kata dia, juga memiliki tanggung jawab akademik dalam menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan.
Sebagai langkah antisipatif, Unesa telah menyiapkan perangkat internal untuk memastikan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Salah satunya melalui penguatan peran career center serta unit khusus yang menangani evaluasi pembukaan dan penutupan program studi.
“Semua masih didiskusikan secara mendalam. Kami memiliki sistem untuk mengkaji itu, termasuk direktorat yang mengurusi evaluasi prodi agar tetap adaptif,” jelasnya.
Wacana penghapusan jurusan sendiri sebelumnya ramai dibahas seiring dorongan pemerintah dan pelaku industri agar perguruan tinggi lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah laporan pendidikan tinggi juga menyoroti adanya mismatch antara lulusan kampus dengan kebutuhan industri, terutama di sektor teknologi dan ekonomi kreatif.
Meski demikian, Nurhasan mengingatkan agar kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menilai, pendekatan yang terlalu berorientasi industri berisiko mengabaikan disiplin ilmu lain yang justru penting dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Unesa juga memastikan kebijakan pendidikan tetap berpihak pada mahasiswa. Terkait isu biaya kuliah, kampus menegaskan tidak ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Bahkan, bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, kampus menjamin tidak akan menjatuhkan sanksi drop out (DO) hanya karena ketidakmampuan membayar. “Jika ada mahasiswa yang orang tuanya terkena PHK atau mengalami kendala ekonomi, tidak boleh dikeluarkan. Kami siapkan beasiswa agar mereka tetap bisa kuliah,” tegasnya.


















