Pemkot Surabaya 2 Kali Dapat Bantuan Chromebook Era Nadiem
- Pemkot Surabaya menerima bantuan laptop Chromebook dari Kemendikbudristek pada tahun 2020 dan 2022.
- Di tahun 2022, Pemkot Surabaya menolak bantuan tersebut karena ada ketidaksesuaian.
- Sekitar 130 sekolah negeri dan swasta menerima bantuan tersebut, namun jumlahnya tidak pasti.
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dua kali mendapat bantuan laptop Chromebook dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim di tahun 2020 dan 2022. Namun, di tahun 2022, Pemkot Surabaya menolak bantuan tersebut.
Nadiem Makarim merupakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2022 yang kini tengah terjerat kasus korupsi pengadaan Chromebook pada 2019-2022.
"Yang tahun 2020 ada. yang 2022 enggak ada karena kita tolak ya pada waktu itu, karena ada yang tidak sesuai, maka tidak kita tentukan yang tahun 2020 ada dan sudah diterima oleh teman-teman," ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu (17/9/2025).
Setidaknya ada sekitar 130 sekolah negeri dan swasta yang menerima bantuan tersebut. Namun, Eri tak tahu pasti berapa jumlah laptop yang diterima."Satu sekolah satu paket (Chromebook) berati sekitar 100-an," ungkap Eri.
Setelah ada kasus dugaan korupsi Chromebook, pihaknya telah menyerahkan data laptop ke Kejaksaan. Hal ini sebagai materi penyelidikan. "Kemarin teman-teman pendidikan juga sudah diminta data oleh teman-teman kejaksaan sehingga data datanya sudah disampaikan ke kejaksaan terkait dengan Chromebook yang tahun 2020," terang dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan, jumlah setiap sekolah yang mendapat laptop Chromebook bervariasi. Jenjang yang menerima pun dari PADU-SMP. "Macam-macam jumlahnya, kalau Paud satu, ada yang 10, (jumlah laptop) menyesuaikan. Kalau SMP sudah laboratorium media, sekolah besar, paling nggak ya 20," ungkap dia.
Namun, dari ratusan laptop tersebut sudah ada yang rusak. Hal ini karena usia. "Ada (laptop yang rusak), gak banyak satu dua karena usia," kata dia.
Ratusan laptop itu tidak dikembalikan ke pemerintah pusat. Hanya saja, ada beberapa yang dibawa Kejaksaan untuk digunakan sebagai contoh barang bukti. "Nggak (dikembalikan), masih di sekolah, difungsikan tetap. Waktu pemeriksaan dibawa ambil sampling," pungkasnya.
