PAPBD 2025: Pemprov Tambah Bansos Hingga Rp43,19 M

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) ditambah menjadi Rp43,19 miliar di Perubahan - APBD 2025. Nantinya, penambahan ini dapat memperluas program untuk masyarakat rentan yang dikelola Dinas Sosial Jatim.

Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jatim akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif. “Negara harus hadir nyata dengan jaring pengaman sosial yang inklusif, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal,” ujar Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Kamis (12/6/2025).

Salah satu program yang diperluas adalah Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Sebelumnya menyasar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14,4 miliar, kini diperluas menjadi 5.000 KPM melalui tambahan 1.000 KPM di 26 kabupaten/kota dengan anggaran Rp1,8 miliar.

"Setiap penerima perluasan memperoleh bantuan Rp1,8 juta, dicairkan dalam dua tahap masing-masing Rp900 ribu," katanya.

Perluasan juga dilakukan pada Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia. Dari 50.000 lansia dengan anggaran Rp100 miliar, kini bertambah 10.000 lansia di 10 kabupaten/kota dengan tambahan Rp15 miliar. Total menjadi 60.000 lansia penerima dengan anggaran Rp115 miliar. Bantuan sebesar Rp1,5 juta diberikan dalam tiga tahap khusus penerima bantuan hasil dari perluasan PAPBD 2025.

Untuk Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE), tambahan 10.000 KPM dengan anggaran Rp 15 miliar di 14 kabupaten/kota, setiap penerima bantuan modal usaha senilai Rp1,5 juta. Sebelumnya menjangkau 23.000 KPM dengan anggaran Rp34,5 miliar, kini total menjadi 33.000 KPM dengan anggaran Rp49,5 miliar.

Selanjutnya, Program Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara) juga diperluas. Dari 1.610 KPM di 15 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,83 miliar, ditambah 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota dengan Rp5,94 miliar. Total menjadi 3.590 penerima dengan anggaran Rp10,77 miliar. Setiap penerima mendapat bantuan usaha produktif senilai Rp3 juta.

Tak kalah penting, bantuan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas juga diperluas. Dari 910 penerima di 38 kabupaten/kota dengan anggaran Rp4,3 miliar, ditambah 1.158 penerima dengan anggaran Rp5,45 miliar. Total anggaran menjadi Rp9,75 miliar untuk 2.068 penerima. Lebih lanjut, bantuan tersebut mencakup sembilan jenis alat bantu seperti: hearing aid, kursi roda (standar, multiguna, cerebral), kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal. Perluasan ini adalah bentuk aksi nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Khofifah menambahkan, perluasan bansos bukan sekadar soal jumlah penerima atau besaran anggaran. Tetapi bagian dari strategi pembangunan inklusif untuk memperkuat ketahanan sosial.