Surabaya, IDN Times - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menemukan satu keluarga memiliki empat anak difabel namun saat ini tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Surabaya. Ia pun prihatin dengan kondisi ini.
Keluarga yang dikunjungi Gus Ipul adalah keluarga Bambang Sasmito (41) dan Tita Riama (38) warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Pasangan suami istri (Pasutri) ini memiliki empat anak difabel.
Keempat anak tersebut berinisial TNA (16), MH (12), HPR (6). Ketiganya mengidap Cerebral Palsy yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak normal lainnya. Sedangkan anak bungsu berinisial IGK (1) pertumbuhannya lambat.
Gus Ipul menjelaskan, keluarga Bambang sempat menerima bantuan PKH, namun kemudian terputus. Hal ini terjadi sebab data keluarga Bambang ditidaklayakkan dengan alasan tidak ada komponen PKH dalam keluarganya.
Padahal, lanjut mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) ini, salah satu komponen PKH adalah penyandang disabilitas atau difabel. Sehingga keluarga Bambang secara aturan berhak menerima bantuan.
Temuan ini, akan menjadi evaluasi bagi program Kementerian Sosial, terutama dalam validasi dan pembaharuan data. "Jadi ini hal yang mungkin perlu kita perbaiki kedepan. Sesuai arahan Presiden, kita memang diminta untuk memastikan bahwa data kita itu valid," tegasnya saat belanja masalah di Surabaya, Minggu (17/11/2024).
Gus Ipul pun menyoroti kinerja pendamping PKH. Menurutnya, pendamping adalah ujung tombak program Kemensos yang seharusnya mengetahui data historis bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kondisi sosial ekonomi mereka.
"Saya sempat diskusi dengan beberapa pendamping khususnya PKH, yang mereka sendiri kenal tetapi tidak mengerti historinya. Jadi kenal keluarga yang didampingi, tapi tidak mengenal persis permasalahan keluarga itu. Ini juga masalah," ungkapnya.
Jika pendamping memahami dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka program yang diberikan akan mampu mempercepat kesejahteraan sosial KPM. Sebaliknya, jika pendamping tidak memahami kondisi KPM, kesuksesan program akan terhambat.
Dalam temuan ini, Gus Ipul mengingatkan ihwal pentingnya memiliki Kertas Kerja. "Inilah pentingnya Kertas Kerja yang sesuai kenyataan. Kita menemukan di sini ada keluarga penerima manfaat yang semestinya masih berkelanjutan ternyata terputus di tengah jalan. Lebih-lebih keluarga ini memiliki anak berkebutuhan khusus," pungkasnya.