Menko PMK Sebut Peserta PBID Malang Harusnya Tidak Dioffkan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan kalau pemutakhiran data sebenarnya tidak perlu sampai melakukan penonaktifan data PDIB di Kabupaten Malang. Menurutnya pelayanan oleh BPJS Kesehatan seharusnya masih bisa berjalan dengan normal sambil memperbarui dan memverifikasi data masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan.

"Sebenarnya tidak boleh langsung diputus seperti itu, kalau masih tahap verifikasi tidak seharusnya diputus. Masih bisa dilakukan verifikasi dengan pelayanan yang masih berjalan," terangnya saat mengunjungi Kabupaten Malang pada Sabtu (12/8/2023).

Muhadjir mengatakan jika penerimaan PBID di Kabupaten Malang sebenarnya bisa dinaikkan ke pemerintah pusat sehingga bisa beralih status menjadi Penerima Bantuan Iuaran Nasional (PBIN). Ini bisa dilakukan seandainya penerimaan PBID di Kabupaten Malang sangat banyak sehingga tidak bisa ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

"Jadi seandainya Kabupaten Malang tidak sanggup, bisa dinaikkan ke atas (pemerintah pusat). Tapi nanti kita lihat kedepannya," jelasnnya.

Oleh karena itu, Muhadjir menyarankan Pemkab Malang segera mengajukan jika memang tidak mampu menanggung biaya kesehatan seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Malang. Ia juga mengharapkan agar data PBID diaktifkan kembali sembari melakukan verifikasi data.

Bupati Malang, Muhammad Sanusi menjawab alasan penonaktifan ratusan ribu penerima PBID di wilayahnya. Menurutnya jumlah penerima PBID di Kabupaten Malang melebihi kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Malang. Kemudian belum ada kriteria penerima PBID yang diinput oleh BPJS Kesehatan, menurut Sanusi bahwa kerjasama Pemkab Malang dengan BPJS menyebutkan bahwa mereka hanya menanggung warga miskin saja dan bukan seluruh penduduk Kabupaten Malang.

"Sebenarnya yang jadi tanggungan dari Pemkab Malang itu adalah penduduk miskin. Tapi kemarin inputnya kebanyakan mecapai sekitar 660 ribu peserta, sehingga melampaui budget APBD kita sebanyak Rp72 miliar. Yang kita tanggung nanti sejumlah 235 ribu penduduk miskin," tandasnya.

Sanusi menegaskan jika mereka yang berada di luar kuota 235 ribu penerimaan PBID ini harus membayar BPJS Kesehatan secara mandiri atau dibantu oleh pemerintah pusat. Pasalnya budget dari Pemkab Malang terbatas dalam membiayai kesehatan masyarakatnya.