Malang, IDN Times - Wabah virus corona benar-benar memukul perekonomian masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. Bahkan kini ada yang hanya bisa pasrah menunggu bantuan dari pemerintah untuk sekedar menyambung hidupnya.
Dalam dalam prosesnya, penyaluran bantuan sosial dari pemerintah juga tak sepenuhnya mulus. Birokrasi yang berbelit memaksa masyarakat harus bersabar lebih lama sembari menunggu bantuan turun. Salah satunya terjadi di Kota Malang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun IDN Times, bantuan yang dijanjikan pemerintah memang sudah turun. Namun, belum semua masyarakat menerima bantuan tersebut.
Salah satunya seperti yang diceritakan oleh AMJ, salah satu Ketua RW di Kelurahan Klojen, Kota Malang. Ia menyebut bahwa bantuan pemerintah ada beberapa jenis mulai dari sembako hingga bantuan tunai. Namun, selama ini memang belum semua bantuan sampai ke tangan masyarakat.
"Yang kami tahu belum semuanya (diterima masyarakat). Sebab, warga yang dapat langsung dipanggil oleh pihak kelurahan. Kami diminta mendata yang terkait dengan PKL dan usaha-usaha kecil di kampung. Satu RW ada sekitar 35 KK yang kami serahkan ke kelurahan. Menurut info dari kelurahan data, tersebut akan dicek. Sampai saat ini, kami masih menunggu," bebernya, Senin (4/5).
AMJ juga membenarkan bahwa bantuan uang tunai dari pemerintah kota disalurkan melalui rekening bank. Mereka yang mendapat bantuan dibukakan rekening di Bank Jatim. Setelah itu mereka bakal mendapat bantuan langsung melalui rekening tersebut dengan nominal tertentu selama masa pandemik. Namun demikian, dirinya menyebut bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum terdata dan layak mendapat bantuan.
"Yang terdampak memang jauh lebih banyak. Tetapi kami berupaya untuk memahami hal itu. Kami rasa pemerintah juga sudah berusaha keras untuk mengatasi semuanya. Jadi kami berupaya meredam jika ada yang mau protes," tambahnya.
Terpisah, PDI, salah seorang RT di kawasan Kelurahan Sawojajar mengakui bahwa selama ini belum ada arahan apapun dari kelurahan. Ia menyebut bahwa wilayah RT tempatnya belum melakukan pendataan terhadap warga terdampak corona yang akan mendapat bantuan. Ia menyebut, saat ini belum melakukan pendataan karena masih belum ada arahan.
"Masih belum pendataan karena belum ada arahan," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan bahwa data penerima bantuan memang terus bergerak dinamis. Pemkot Malang berpatokan pada data yang bersumber dari beberapa OPD seperti Dinas Sosial (Dinsos), Diskopindag, Dikbud dan Disporapar.
Dari data Dinsos tercatat sebanyak 10.688 jiwa layak mendapat bantuan karena masuk kategori keluarga prasejahtera, hingga kelompok rentan yang didalamnya juga termasuk difabel. Lalu dari data Dikbud mencatat pedagang kaki lima (PKL) di lingkungan sekolah dan pekerja seni yang terdampak corona sebanyak 1.364 jiwa.
Kemudian dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata (Disporapar) mencatat sebanyak 394 jiwa terdampak corona. Lalu ada dari Diskopindag yang mencapai 2.500 pedagang yang juga memerlukan bantuan setelah terdampak corona.
"Kami ini maunya simpel saja. Memang dari pemerintah pusat terus wanti-wanti untuk benar-benar mengecek kelayakan penerima. Hal itu untuk menghindari data dobel atau tumpang tindih penerima," kata Sutiaji.
"Verifikasi benar-benar kami lakukan. Kami juga gunakan aplikasi SiBansos (Sistem Bantuan Sosial). Sistemnya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK, sehingga sistem akan menolak dengan sendirinya bila satu KK sudah terima bantuan," lanjutnya.