KPK Awasi SPMB, Dindik Jatim Sebut Tak Ada Ruang untuk Pungli
- KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk memastikan proses SPMB berjalan transparan, bebas korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar di seluruh daerah.
- Dindik Jatim menegaskan semua sekolah negeri wajib menjaga integritas dengan menerapkan sistem pendaftaran online agar seleksi lebih terbuka dan mudah diawasi masyarakat.
- Seluruh pihak yang terlibat dalam SPMB telah menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen mencegah kecurangan, sementara pelanggaran sebelumnya sudah diberi sanksi sesuai aturan.
Surabaya, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Melalui Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2026, seluruh pemerintah daerah dan satuan pendidikan diminta memastikan proses penerimaan murid baru berjalan transparan serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungutan liar (pungli).
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim) menegaskan seluruh sekolah negeri di bawah kewenangannya wajib menjaga integritas selama pelaksanaan SPMB.
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan pihaknya telah mengingatkan seluruh sekolah untuk mematuhi ketentuan yang tertuang dalam surat edaran KPK. Menurutnya, tidak boleh ada celah bagi praktik pungli, baik yang melibatkan panitia, operator sekolah maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penerimaan murid baru.
"Kami wajib melaksanakan seluruh ketentuan sesuai Surat Edaran KPK. Seluruh sekolah harus menjaga integritas, tidak boleh ada pungutan liar, termasuk yang melibatkan operator maupun seluruh sistem dalam pelaksanaan SPMB," ujar Aries saat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6/2026).
Aries menegaskan, salah satu langkah yang dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan adalah menerapkan sistem pendaftaran berbasis daring atau online. Dengan mekanisme tersebut, proses seleksi dinilai lebih terbuka dan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat.
"Karena itu seluruh sistem yang kami gunakan sudah berbasis online. Kami berharap instruksi tersebut dapat dijalankan dan diamanahkan oleh seluruh satuan pendidikan," katanya.
Selain mengandalkan sistem digital, Dindik Jatim juga memperkuat komitmen integritas melalui pakta integritas yang telah ditandatangani dan diucapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB.
Menurut Aries, komitmen tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung sesuai aturan dan bebas intervensi. "Tadi juga telah disampaikan bahwa pakta integritas sudah diucapkan. Artinya, seluruh pihak harus berkomitmen menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai instruksi dan surat edaran yang telah diterbitkan," jelasnya.
Ia menambahkan, upaya pencegahan praktik kecurangan sebenarnya bukan hal baru bagi Dindik Jatim. Bahkan sebelum terbitnya surat edaran KPK, pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru sudah dilakukan secara ketat.
Aries mengungkapkan, pada pelaksanaan tahun lalu terdapat oknum yang terbukti menjalankan proses tidak sesuai ketentuan. Terhadap pelanggaran tersebut, Dindik Jatim telah menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. "Saya yakin karena sistemnya sudah online, prosesnya menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi masyarakat. Bahkan tanpa adanya surat edaran sekalipun, upaya pencegahan sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama," ungkapnya.
"Pada tahun lalu ada pihak yang menjalankan proses tidak sesuai ketentuan dan kami telah memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," sambung Aries.
Dindik Jatim berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid untuk mengakses pendidikan sesuai jalur yang tersedia.
