Kota Malang Darurat Penyebaran HIV/AIDS, Belum Punya Perda Penanganan
Malang, IDN Times - Pemerintah Kota Malang harus lebih memperhatikan penyebaran HIV/AIDS. Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang menemukan jika penyebaran HIV/AIDS sudah terjadi pada bayi hingga orang dewasa. Bahkan, Kota Malang menjadi yang kedua terbanyak soal penularan.
Catatan dari Dinas Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIHA Laporan Surveilans Kasus AISD 2009-2021 menunjukkan kalau Jawa Timur adalah provinsi kedua dengan jumlah kasus HIV/AIDS tertinggi di Indonesia dengan 21.676 kasus. Posisi pertama adalah Papua dengan 24.727 kasus, diikuti Jawa Tengah di posisi ketiga dengan 14.230 kasus, posisi keempat dan kelima ada DKI Jakarta dengan 10.881 kasus dan Bali dengan 9.552 kasus.
1. Terbanyak kedua di Jatim, Kota Malang belum punya Perda penanganan HIV/AIDS
Jumlah HIV/AIDS di Kota Malang sendiri sebanyak 1.586 kasus. Angkanya tak turun pada 2022 dan masih menempati peringkat kedua setelah Surabaya, yaitu dengan 306 kasus. Data yang mencengangkan ini nyatanya tak membuat adanya payung hukum resmi dalam pencegahan HIV/AIDS di Kota Malang. Dalam penanganan HIV/AIDS, Kota Malang masih menggunakan Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan. Padahal dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) khusus terkait HIV/AIDS, upaya pencegahan dan penanganan penyakit tersebut bisa lebih efisien.
"Memang harus ada kajian dulu terkait penerbitan regulasi. Karena saat ini secara umum masih dalam Perda Nomor 12," kata Kadinkes Kota Malang, Husnul Muarif, saat dikonfirmasi pada Kamis (22/06/2023).
Penanganan HIV/AIDS di Kota Malang sendiri kini mengandalkan masing-masing puskesmas di setiap kelurahan di Kota Malang. Dinkes Kota Malang juga telah menyediakan alat pada para puskesmas untuk mendeteksi gejala HIV/AIDS sejak dini.
2. DPRD Kota Malang diminta untuk ikut mendorong adanya Perda terkait HIV/AIDS
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani mengungkapkan sudah mendapatkan dorongan dari berbagai elemen masyarakat hingga organisasi untuk segera merealisasikan Perda terkait penyakit menular seperti HIV/AIDS. Ia mengungkapkan jika ternyata selama banyak masyarakat yang konsern pada HIV/AIDS, tapi gerakannya yang tersebar sehingga tidak mendapatkan sorotan.
"Kami akan jelaskan dalam rapat kerja dengan eksekutif. Karena gerakan masyarakat harus kami bantu dan berikan alat, maka salah satunya melalui Perda ini alatnya," jelasnya.
Ketiadaan Perda terkait HIV/AIDS ini diakui membuat pencegahan dan penanganan penyakit ini tidak efektif. Pasalnya gerakan pemerintah tidak fokus dan tidak terarah dalam menanggulangi dampak penyakit menular ini. Sehingga dengan adanya Perda terkait HIV/AIDS akan membuat program pemerintah lebih nyata dalam penanggulangan HIV/AIDS.
Amithya menjelaskan jika isu ini akan digulirkan dalam Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) 2023. Sehingga isu Perda HIV/AIDS akan jadi topik hangat dalam rapat tersebut. Sehingga bisa jadi Perda terkait HIV/AIDS bisa terealisasi pada 2024.
3. Akademisi UMM menilai jika pemahaman masyarakat pada penyakit HIV/AIDS penting untuk mendukung pencegahan penyakit ini
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rinekso Kartono menilai jika pemahaman masyarakat pada penyakit HIV/AIDS sangat penting untuk pencegahan penularannya. Pasalnya dalam penelitiannya, masyarakat masih menilai jika HIV/AIDS adalah kasus medik yang hanya perlu penanganan medis saja, padahal pencegahan adalah faktor krusial untuk menekan jumlah penyebarannya.
"Di Indonesia, 95 persen anggaran masuk ke urusan medik. Padahal kesehatan bukan hanya urusan medik dalam pandangan sosial terutama dalam kasus HIV/AIDS. Kemudian di Kota Malang sendiri yang jarang diketahui ternyata HIV/AIDS penularannya banyak melalui anak muda," bebernya.
Ia juga menambahkan kalau di Indonesia aktor pencegahan HIV/AIDS justru sangat sedikit dari kalangan dokter, kebanyakan justru dari aktivis. Padahal dokter adalah Expert Patient Trainer atau orang yang memiliki pengalaman langsung pada penyakit menular yang lebih baik dalam sosialisasi penanganan dinu HIV/AIDS.
"Kota Malang sudah harus segera (berbenah) karena kondisinya krusial. Sayang sekali kota ini mendapatkan label (HIV/AIDS) tertinggi di Jawa Timur," pungkasnya.
