Madiun,IDN Times - Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang belum mengalami penurunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level. Hingga kini, masih berstatus level 3 meski beberapa kota/kabupaten lain telah turun ke level 2.
Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan bahwa kondisi ini tak lepas dari tingginya rujukan pasien COVID-19 di rumah sakit (RS) "Jumlah rumah sakit di sini ada delapan," kata dia, Rabu (25/9/2021).
Dua dari delapan RS itu milik pemerintah, yakni RSUD dr Soedono dan RSUD Sogaten. Sedangkan enam lainnya milik swasta, seperti RSI Siti Aisyah dan Santa Clara. Pasien yang dirawat di sana tidak hanya berasal dari Kota Madiun, namun dari sejumlah kabupaten di sekitarnya.
Ketika jumlah pasien ada 20 hingga 50 orang di setiap RS dan dibagi jumlah penduduk sekitar 200 ribu, maka penderita COVID-19 masih cukup tinggi. Ini berbeda dengan kabupaten lain yang tidak menjadi daerah rujukan pasien dan jumlah penduduknya lebih banyak. "Karena (Kota Madiun) sebagai daerah penyangga," ujar Maidi.
Dengan kondisi seperti itu, ia memprediksi penurunan level PPKM di Kota Madiun paling akhir dibandingkan daerah sekitarnya. Meski demikian, upaya mencegah penularan COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya menggalakkan vaksinasi.
Program itu dinyatakan Maidi telah mencapai 75,39 persen warga. Pencapaian itu dengan beragam upaya, salah satunya melalui cangrukan. "Setiap habis isya, saya mendatangi warga untuk cangkrukan. Di situ, warga divaksin dan di-rapid test antigen," ujar mantan Sekda Kota Madiun itu.
Dalam cangkrukan secara berkeliling itu, ia menyatakan tetap memerhatikan protokol kesehatan (prokes). Jumlah warga tidak lebih dari 20 orang dalam satu tempat dan waktu yang sama saat berkumpul.
Materi tentang peningkatan kedisiplinan prokes tetap disampaikan kepada warga. Sebab, untuk dapat melonggarkan kegiatan masyarakat dibutuhkan penurunan level PPKM. "Selama ini kegiatan banyak yang ke-rem (tidak jalan), perlu di-gas. Caranya dengan hidup beriringan dengan COVID-19," Maidi menjelaskan.