Lamongan, IDN Times - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir M.Si meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk mengkaji ulang penghapusan Ujian Nasional (UN) sesuai dengan undang-undang. Hal itu diucapkan Haedar usai menghadiri Milad ke-107 Muhammadiyah di alun-alun Kota Lamongan, Minggu (15/12).
"Semua orang sudah berkomentar banyak soal UN. Ya harus dikaji ulang secara bersama," kata Haedar Nashir sambil meninggalkan kerumunan wartawan.
Sebelumnya Mendikbud telah menerapkan kebijakan dengan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang. Namun, sebagai pengganti UN, pemerintah menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter bagi siswa. Penghapusan UN ini lantas menimbulkan pro dan kontra dikalangan pendidikan.
Dalam pidatonya, Haedar Nashir mengajak ribuan kader Muhammadiyah Lamongan agar senantiasa terus menebar kebaikan dengan tetap menjaga toleransi antar sesama di tengah pesatnya perkembangan teknologi zaman.
"Dulu KH Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari sama-sama menimbah ilmu di Arab. Setelah keduanya pulang ke tanah air, baru lah mereka berdakwah. Dan beliau berdua juga semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," jelasnya.
Organisasi Muhammadiyah harus berani mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan konsep pemikiran Bangsa Indonesia. Tentunya kritik tersebut harus sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
"Namanya juga berbangsa, ada yang melenceng, maka kekuatan ormas harus menjadi kekuatan masyarakat Madani. Sebuah kritik harus argumentatif, didukung dengan data dan tidak ngawur," imbuhnya.
Untuk itu, melalui Milad ke-107, semangat kader Muhammadiyah, khususnya Lamongan harus tetap dipertahankan. Sehingga, Muhammadiyah Lamongan mampu menjadi salah satu barometer Muhammadiyah di Indonesia.
"Bicara rumah sakit, ada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (RSML) ini menjadi rumah sakit terbaik di Jatim. Jadi bisa-bisa Lamongan bisa menjadi mercusuar Muhammadiyah di Indonesia," pungkasnya.