Surabaya, IDN Times - Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sidoarjo tak berhenti pada evaluasi dapur penyedia makanan. Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan kemungkinan langkah hukum harus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum, sementara pemerintah daerah akan menelusuri dugaan pelanggaran dari sisi keamanan pangan dan sertifikasi higiene sanitasi.
Emil mengatakan, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara menyeluruh karena menyangkut keamanan pangan dan perlindungan masyarakat. Jika dalam proses penelusuran ditemukan pelanggaran yang memenuhi unsur hukum, langkah selanjutnya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
“Terkait langkah hukum, semua tindakan harus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Ia pun menekakan, keamanan pangan bukan semata persoalan teknis pelaksanaan MBG, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah berkepentingan memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.
“Secara kolektif, tugas kita semua adalah melindungi warga, termasuk dari sisi keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.
Di sisi lain, Emil menjelaskan penelusuran terhadap dapur penyedia makanan dalam kasus tersebut menjadi bagian dari kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Sebab, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian dari sistem pelaksanaan MBG yang berada di bawah BGN.
“Karena produsen makanan tersebut adalah dapur yang berada dalam sistem BGN, maka penelusuran terhadap kejadian tersebut dilakukan oleh BGN,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Jatim tidak tinggal diam. Emil menegaskan pemerintah provinsi memiliki kepentingan untuk memastikan integritas sistem penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetap terjaga.
SLHS menjadi sorotan karena sertifikat tersebut diberikan setelah suatu tempat dinilai memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan standar yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, kondisi tersebut dapat menjadi dasar evaluasi terhadap sertifikat.
“Terkait pelanggaran yang dilakukan, hal tersebut menjadi ranah Dinas Kesehatan,” tegas Emil.
Ia mengatakan evaluasi terhadap SLHS harus dibedakan dengan keputusan penutupan SPPG. Pemprov Jatim tidak dapat secara sepihak menutup SPPG karena kewenangan operasional tersebut berada pada BGN.
“Apabila berbicara mengenai penutupan SPPG di luar konteks SLHS, tentu kami tidak bisa mengambil langkah sendiri dan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan BGN,” katanya.
Emil menegaskan keputusan apakah sebuah SPPG ditutup sementara atau permanen merupakan kewenangan BGN. Sementara dari sisi kesehatan lingkungan, Dinas Kesehatan dapat menilai kembali status SLHS berdasarkan temuan pemeriksaan di lapangan.
“Persoalan penutupan SPPG, apakah bersifat sementara atau permanen, menjadi kewenangan BGN. Sementara terkait SLHS, perlu dilihat kembali apakah sertifikat tersebut tetap berlaku, perlu ditinjau ulang, atau bahkan dapat disuspensi,” ujarnya.
Saat ini, langkah yang telah dilakukan berupa suspensi terhadap operasional dapur SPPG, bukan terhadap SLHS. Emil menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena sertifikasi higiene sanitasi seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk menekan risiko gangguan keamanan pangan.
“Memang yang saat ini disuspensi adalah operasional dapurnya, bukan SLHS-nya. Padahal, SLHS merupakan bagian dari sistem yang diharapkan dapat mengurangi risiko persoalan keamanan pangan, meskipun tidak bisa menghilangkannya secara mutlak,” katanya.
Emil mengingatkan, kepemilikan SLHS bukan jaminan mutlak bahwa persoalan keamanan pangan tidak akan terjadi. Sertifikasi menggambarkan pemenuhan persyaratan sebuah sistem pada saat penilaian, sedangkan penerapan standar dalam kegiatan sehari-hari sangat bergantung pada kedisiplinan personel yang menjalankannya.
“Karena meskipun sebuah tempat sudah memiliki SLHS, pelaksanaan di lapangan tetap bergantung pada personel yang menjalankan standar tersebut dari hari ke hari,” pungkasnya.