Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menjalankan skema intervensi untuk menyelamatkan harga telur ayam ras di tingkat peternak yang sempat terpuruk hingga Rp20.000-Rp20.500 per kilogram. Yakni mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli langsung dari koperasi peternak.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana mengatakan kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan antara Pemprov Jatim, BGN, asosiasi peternak, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di Jatim.
"Sesuai arahan pimpinan, BGN melalui program Makan Bergizi Gratis turut membantu kebijakan stimulus dalam rangka stabilisasi harga telur. Tadi telah disepakati bahwa telur akan dibeli melalui koperasi peternak dan SPPG akan langsung membeli dari koperasi tersebut," ujarnya.
Tak hanya mengubah jalur pengadaan, pemerintah juga meningkatkan frekuensi penyajian telur dalam menu MBG menjadi tiga kali dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar serapan produksi peternak yang selama beberapa bulan terakhir mengalami tekanan akibat surplus pasokan.
Menurut Tengku, Jatim memiliki posisi strategis dalam industri perunggasan nasional. Kabupaten Blitar saja menyumbang sekitar 30 persen produksi telur nasional. Sementara gejolak harga yang terjadi di Jatim memiliki dampak besar terhadap pasar telur nasional.
Dari hasil simulasi yang dilakukan BGN bersama asosiasi peternak, kebijakan penambahan menu telur tiga kali seminggu diperkirakan mampu memberikan stimulus pasar sekitar 8-10 persen. "Program Makan Bergizi Gratis mampu membantu ketika terjadi gejolak harga telur dan kebutuhan stabilisasi pasar. Dari simulasi yang kami lakukan, langkah ini bisa memberikan stimulus sekitar 8 sampai 10 persen," katanya.
Dalam skema yang disepakati, pemerintah menargetkan harga telur di tingkat peternak berada pada kisaran minimal Rp24.000 per kilogram. Angka tersebut dianggap lebih layak dibanding harga Rp20.000-Rp22.000 per kilogram yang sempat diterima peternak dalam beberapa pekan terakhir.
Salah satu penyebab rendahnya harga di tingkat peternak adalah rantai distribusi yang terlalu panjang. Dalam sejumlah kasus, telur yang masuk ke dapur MBG dibeli melalui pemasok perantara. Akibatnya, harga yang diterima peternak tetap rendah meskipun harga jual ke dapur MBG mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram.
BGN juga menegaskan setiap SPPG wajib memprioritaskan hasil produksi peternak dan petani di wilayah sekitar sebelum membeli dari daerah lain. Prinsip ini diterapkan agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi SPPG.
Selain itu, setiap SPPG diwajibkan memiliki sedikitnya 15 pemasok atau supplier. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan menghindari dominasi oleh pemasok tertentu. "Prioritasnya pemasok lokal. Setiap SPPG juga harus memiliki minimal 15 supplier sehingga manfaat ekonominya bisa dirasakan lebih luas oleh peternak, petani, dan pelaku usaha lainnya," tegas Tengku.
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, BGN menyiapkan sistem pengawasan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga regional. Monitoring dilakukan oleh Kepala KPPG, kepala regional, pemerintah daerah, hingga tim BGN yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek transaksi pembelian telur di koperasi maupun pasar.
BGN bahkan menyiapkan sanksi bagi SPPG yang tidak menjalankan arahan pembelian langsung kepada peternak. "Apabila ada SPPG yang tidak membeli atau tidak mematuhi kebijakan pimpinan BGN, maka berpotensi dikenakan sanksi berupa suspensi," kata Tengku.
Meski optimistis dapat membantu mengangkat harga telur, pemerintah mengakui daya serap MBG masih terbatas dibandingkan besarnya produksi telur di Jatim yang saat ini masih mengalami surplus.
Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah Aryani mengatakan, peningkatan frekuensi konsumsi telur dalam program MBG memang akan membantu pasar. Namun, kontribusinya masih relatif kecil jika dibandingkan total produksi telur yang tersedia.
"Produksi telur kita masih surplus. Karena itu, selain meningkatkan penyerapan melalui MBG, pasar di luar daerah juga harus terus dicari," ucapnya.
Menurut Indi--sapaan karib Kepala Dinas Peternakan Jatim-, distribusi telur antarkabupaten, antardaerah, hingga ke provinsi yang mengalami defisit pasokan harus menjadi strategi lanjutan setelah intervensi jangka pendek melalui MBG dijalankan.