Cak Imin Minta Pemda Audit Pesantren Rentan, 80 Ponpes Mulai Diperiksa
- Cak Imin meminta Pemda untuk mengaudit pesantren yang rentan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor.
- Saat ini sudah ada 80 pesantren yang mulai diaudit oleh satgas, evaluasi akan diperluas secara nasional.
- Pemerintah ingin membangun solidaritas antara masyarakat, pesantren, dan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan lembaga pendidikan.
Sidoarjo, IDN Times - Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa pemerintah pusat bersama satuan tugas lintas kementerian akan terus melakukan audit dan evaluasi terhadap pesantren yang dinilai rentan secara infrastruktur maupun keselamatan santri. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin usai menghadiri groundbreaking rekonstruksi Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Kamis (11/12/2025).
Ia mengatakan perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada kasus Al Khoziny, tetapi juga diarahkan untuk mencegah insiden serupa terjadi di wilayah lain. Namun, ia menekankan bahwa proses penanganan akan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Ya, tentu bertahap ya. Anggaran pemerintah pasti terbatas. Tapi satuan tugas lintas kementerian akan terus melakukan audit dan peninjauan. Dan terutama, kita minta Pemda mengaudit, mengantisipasi, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika ada lembaga pendidikan yang rawan dan membahayakan anak didik,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada 80 pesantren yang mulai diaudit oleh satgas. Evaluasi tersebut akan diperluas secara nasional, termasuk pesantren di daerah terdampak bencana yang memerlukan penanganan lebih mendesak. “Yang baru sekarang ada 80 pesantren dan akan terus kita audit. Untuk daerah terdampak, penanganannya khusus oleh Kemenko PMK karena penderitaan yang dialami sangat mendalam,” katanya.
Ketika ditanya berapa banyak pesantren yang dinyatakan tidak layak, Cak Imin menyerahkan penjelasan teknis kepada Kementerian PUPR. “Nanti PU yang jelaskan, saya nggak hafal,” katanya.
Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah ingin membangun solidaritas penuh antara masyarakat, pesantren, dan pemerintah daerah dalam memastikan keamanan seluruh lembaga pendidikan. Ia mengimbau warga untuk aktif melaporkan bangunan pendidikan yang dianggap membahayakan. “Segera lapor ke pemerintah daerah kalau menemukan lembaga pendidikan yang rawan. Kita bangun solidaritas bersama,” pungkasnya.
