BPOM Surabaya Musnahkan Ribuan Produk Ilegal, Terbanyak Kosmetik

Berdasarkan data yang diterima oleh IDN Times, rincian produk yang dimusnahkan yaitu obat dan makanan ilegal 289 item (176.030 pcs) obat tradisional ilegal dengan nilai Rp5,5 miliar. Kemudian ada 69 item (59.936 pcs) pangan ilegal senilai Rp2,5 miliar. Serta 115 item (21.058 pcs) obat ilegal senilai Rp760 juta. Selanjutnya 242 item (17.440 pcs) kosmetik ilegal senilai Rp272,7 juta.

"Kami juga memusnahkan juga 247 item atau 171.988 pack kemasan pangan ilegal senilai lebih dari Rp1,6 miliar. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan tersebut telah mendapat ketetapan pemusnahan dari pengadilan," kata Penny.

Penny menyebut, kalau produk ilegal yang dimusnahkan BBPOM di Surabaya tahun ini meningkat. Peningkatan terjadi intensitas penindakan. Tetapi, dia mengakui bahwa produsen produk-produk ilegal juga meningkat. Apalagi, pada Oktober 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Surabaya, baru menemukan produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, senilai Rp 1,7 miliar.

"Temuan produk obat dan makanan ilegal ini akan terus kami tindak lanjuti debgan proses pro-justitia," ucap Penny.

Terkait produk ilegal yang meningkat signifikan, lanjut Penny, yaitu kosmetik. Faktor ini karena banyak kosmetik impor yang tidak melalui Bea Cukai. "Karena ada kebijakan, kosmetik bisa langsung masuk. Nah itu pengawasannya langsung ada di kita (BPOM), apakah ilegal atau legal," lanjutnya.

Tak hanya impor, kosmetik ilegal tersebut juga ada yang memang sengaja tidak didaftarkan oleh produsennya. "Bisa jadi itu palsu, ada yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Mesyi hati-hati sekali lagi, kebanyakan diperdagangkan online," terangnya.

Penny menjelaskan, pelaksanaan penegakan hukum selalu didasarkan pada bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Penegakan hukum sampai tahap pro-justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya, hingga ditarik untuk dimusnahkan.

"Jika pelanggaran masuh ranah pidana, pelaku pelanggaran dapat diproses dengan Pasal 196 dan 197 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 milir," kata Penny.

Kepala BBPOM Surabaya, I Made Bagus Garametta mengungkapkan, selama 2018, BBPOM Surabaya telah menangani 21 perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan. Total ada 12 perkara masih dalam tahap pemberkasan, tiga perkara sudah dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejati Jatim, dan 6 perkara sudah mendapat penetapan (P-21).

"Masyarakat juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih obat dan makanan yang akan dikonsumsi. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa sebelum membelinya," pungkas Gara.