Surabaya, IDN Times - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Timur (Jatim) memicu langkah cepat Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Khofifah mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta kepastian pasokan dan percepatan distribusi BBM, terutama Biosolar dan Pertalite.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Selasa (20/10/2026), Khofifah menegaskan bahwa jaminan stok di depo tidak cukup jika BBM masih sulit diperoleh masyarakat di SPBU. “Pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite, aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, ketersediaan dan distribusi juga harapannya semua betul-betul lancar dan aman,” ujar Khofifah.
Khofifah meminta pemerintah pusat dan Pertamina memastikan kondisi pasokan hingga ke tingkat SPBU, menyusul antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jatim. Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Ia menyoroti masih adanya SPBU yang memasang pengumuman bahwa Solar sedang dalam perjalanan. Kondisi itu perlu ditelusuri ketika informasi stok menunjukkan pasokan tersedia. “Kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, dampaknya akan sangat terasa, bahkan sampai ke nelayan,” tegasnya.
Khofifah mengingatkan, gangguan pasokan Biosolar berpotensi merembet ke berbagai sektor, mulai dari transportasi dan logistik hingga kegiatan usaha serta aktivitas nelayan. Sebagai salah satu pusat perekonomian dan distribusi barang di Indonesia, kelancaran pasokan BBM di Jatim dinilai penting untuk menjaga pergerakan ekonomi.
Selain meminta percepatan distribusi, Khofifah mendorong pengawasan lebih ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Ia meminta dugaan penyimpangan ditindak tegas, termasuk potensi penimbunan dan pembelian BBM dalam jumlah besar yang disalahgunakan.
Khofifah juga mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk menelusuri jalur distribusi secara langsung. Salah satu yang menjadi perhatian ialah dugaan praktik pembelian menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian BBM-nya dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.
Menurutnya, pemantauan digital perlu diimbangi pengecekan langsung di lapangan. Informasi yang akurat mengenai stok dan kendala distribusi juga dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.
“Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina untuk memastikan kecukupan pasokan, bukan hanya di terminal BBM atau depo, tetapi juga di setiap SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” ungkapnya.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah menyiapkan penambahan pasokan melalui kapal ke sejumlah depo di Jatim. Selain itu, sebanyak 21 unit mobil tangki tambahan akan dikerahkan melalui skema spot charter. Jam operasional depo juga ditambah menjadi 24 jam untuk mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.
Ahmad Erani menegaskan, Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina untuk memulihkan kelancaran distribusi. “Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” pungkasnya.