Aliansi Rakyat di Malang Bawa 7 Tuntutan untuk Prabowo-Gibran

Koordinator Akis, Kusno mengungkapkan kalau setelah 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ada banyak kebijakan yang menjadi sorotan tajam. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan ribuan siswa mengalami keracunan.

"Ada 50 ribu siswa yang keracunan akibat MBG, padahal Rp757 triliun anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG. ​Kemudian ada 4 ribu prajurit TNI aktif yang bertugas menduduki jabatan sipil.

Ia juga menyoroti 1,92 juta hektar hutan di Indonesia mengalami kebakaran. Kondisi ini diperparah dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, bahkan nilai rupiah kian anjlok mencapai Rp18 ribu untuk setiap 1 dollar AS.

"Ada sekitar 6.000 aktivis yang ditangkap, ada sekitar 300 lebih kasus korupsi, dan indeks kebebasan pers kita menurun. Juga ada 150 ribu lebih pekerja yang di-PHK," lanjutnya.

Oleh karena itu, Kusno menyampaikan kalau Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyampaikan 7 tuntutan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama ia menuntut tetapkan bencana nasional pada karhutla di Kalimantan, Sumatera, sampai Papua. Kemudian cabut konsesi, dan pulihkan hak korban.

Kedua menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan bagi buruh dengan cara apa menaikkan upah, memberikan kerja layak, hapus kontrak dan outsourcing. Ketiga membela petani, jalankan reforma agraria sejati, sejahterakan petani dan nelayan.

"Yang keempat, masyarakat di sini pun banyak yang sepakat bahwa kita harus menekan pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga BBM, dan menurunkan pajak. Kelima Jangan gunakan APBN untuk hal-hal yang justru malah merugikan rakyat. Naikkan subsidi rakyat, sejahterakan rakyat, bantu pendidikan rakyat. ​Lebih baik APBN itu dipakai untuk pendidikan, untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya fokus pada program-program pemerintah yang pada akhirnya banyak rakyat yang enggak setuju," ujarnya.

Yang keenam supremasi sipil, Kusno dan kawan-kawan meminta pemerintah untuk menghentikan militerisme, kembalikan militer ke barak, dan bubarkan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang dulu dibentuk pada zaman Orde Baru di zaman-zaman yang militerisme. Terakhir, meminta agar para pelanggar HAM itu diadili, dan hentikan impunitas.

Lebih lanjut, Kusno menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke agar bangun dan melawan. Karena sebagai bangsa Indonesia memiliki kedaulatan rakyat.

"Lawan penindasan, rebut kesejahteraan! Kami tidak berhenti pada hari ini, teman-teman. Kami juga menyambut baik respon dari teman-teman di Jakarta, bahwa kami akan meneruskan aksi sampai kepada tanggal 28 Oktober (2026) nanti," pungkasnya.