Ali Mufti Terpilih Ketua Golkar Jatim Secara Aklamasi
Surabaya, IDN Times - DPD Golkar Jawa Timur (Jatim) resmi mempunyai ketua baru. Setelah hasil Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Jatim menyepakati Anggota DPR RI Ali Mufthi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim periode 2025-2030.
Dalam musda yang digelar di Hotel Shangrila Surabaya, Ali Mufti terpilih sscara aklamasi. Ia menjadi satu-satunya calon dalam musda dan mendapat dukungan penuh pemilik suara.
"Alhamdulillah, saya berterimakasih sudah diberi amanah," ujarnya usai terpilih.
Total ada 44 suara dalam forum Musda. Rinciannya, masing-masing 1 suara dari DPD 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur, 1 suara DPD Golkar Jatim, 1 suara DPP Golkar, 1 suara dari Dewan Penasehat, 1 suara organisasi sayap, 1 suara ormas pendiri serta 1 suara ormas yang didirikan Partai Golkar.
Setelah ditetapkan, Ali Mufthi punya waktu 30 hari untuk menyusun kepengurusan bersama formatur. Itu merupakan agenda terdekat Partai Golkar Jatim. Dalam kepengurusan nanti, Ali Mufthi berjanji akan menggandeng banyak pihak di struktural DPD.
"Semua yang punya potensi untuk memenangkan Partai Golkar di Jatim akan kita gandeng," ungkap Ali Mufthi.
Lantaran terpilih secara aklamasi, Ali Mufthi yang juga Presidium KAHMI Jatim ini meyakini target Partai Golkar di Jawa Timur ke depan bisa terwujud. Sebab, ia yakin tidak faksi yang berseberangan di internal Partai Golkar Jatim.
"Saya yakin ini akan kondusif sampai nanti kita menjalankan pengurus," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ingin Ketua DPD Golkar Jatim yang baru bisa meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang. Bahlil ingin tren peningkatan kursi Golkar di Pemilu berikutnya.
Selain itu, Golkar Jatim juga dinilai sukses dalam target Pilpres hingga Pilkada 2024. Sehingga, hal ini jadi tantangan di Pemilu mendatang. Sebab, Pemilu juga bisa menjadi sarana parpol dalam menilai kinerja pimpinan partai.
"Pemilu adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi apakah berhasil atau tidak seorang ketua daerah termasuk ketua umum partai juga akan dinilai," kata Bahlil.
