Surabaya, IDN Times - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Menggugat menggelar aksi di Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, pedagang hingga tukang ojek ikut bersuara.
Pantauan IDN Times, massa aksi mulai tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB. Dalam orasinya, massa menyampaikan keresahan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, program Makan Siang Gratis (MBG) , sampai undang-undang Polri dan TNI.
Dalam aksi ini, terlihat masyarakat sipil seperti pedagang hingga ojek online menyampaikan aspirasinya. Mereka menyampaikan keresahan soal kenaikan harga-harga. "Jangan naikkan harga, tolong, liat orang orang, pedagang kecil seperti saya, tolong turunkan semua, gak cuma bbm, tapi cuma sembako, cabe," ujar salah satu pedagang kopi keliling, Ika Wijaya ikut berorasi.
Pedagang lain yakni, Ngono (56) yang merupakan pedagang lumpia juga ikut menyampaikan aspirasinya.
"Dolek duwek 100 ewu sek angele Ya Allah, mugo-mugo Prabowo ngerti nasibe rakyat kecil (cari uang 100 ribu sulit sekali Ya Allah, semoga Prabowo mengerti nasib rakyat kecil)," ujar Nyono.
Koordinator lapangan aksi Aliansi Surabaya Mengggugat, Muhammad Ichsan Aditya mengatakan, setidaknya ada delapan tuntutan yang dibawa massa aksi hari ini. Salah satu yang paling krusial adalah UU Polri dan TNI.
"Paling krusial yang hari ini respon dari kami ketika undang-undang Polri disahkan secara ugal-ugalan dan ketika UU TNI tahun 2025 menjadi karpet merah bagi praktik militerisme yang hari ini makin meluas dan masif," ujarnya.
Kemudian, tuntutan berikutnya adalah soal kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap telah menghambur-hamburkan uang negara.
"Segala program pemerintahan yang dilakukan tidak secara melalui perencanaan yang matang dan melalui proses riset akademik dan tentunya progam MBG yang kami ingat telah menginflasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam hal pendidikan dan dalam aspek pentingn lainnya yang tentungnya menginflasib dari hak-hak masyarakat,"
Kemudian, aksi tersebut juga merupakan respon massa terhadap kondisi ekonomi hari ini. Termasuk soal rupiah yang pernah menyentuh Rp18 ribu.
"Dan atas kondisi ini, kita melihat mulai ada mulai kenaikan BBM dan lain sebagainya yang tentunya ke situasi ke depan, kita tidak bisa membayangkan ketika apa, ketika kita telah kehabisan stok dan lainnya," ungkapnya.
Apa yang terjadi hari ini dikhawatirkan dapat memicu terjadinya krisis di Indonesia. Apalagi, penggunaan APBN yang dianggap ugal-ugalan.
"Tentu krisis bisa terjadi di segala sektor mulai dari ekonomi atas dasar pemborosan APBN dan lain-lain, atas dasar pemborosan APBN yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Ketika respon kita dicap hanya sebagai statistika dan tentunya di lain sisi imunitas yang kita saksikan ini masih mencekam di negeri ini," sebutnya.
Dalam aksi ini, pihaknya menuntut pemerintah untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Kemudian menuntut pemerintah agar mencabut UU Polri.
"Kami menuntut DPR mencabut dan pemerintah tentunya untuk mengeluarkan peraturan UU atas pengesehan ini disahkan secara ugal-ugalan memberi dan yang di dalam selainnya tidak menyangkut hal-hal krusial atas apa yang terjadi atas apa yang dilakukan oleh polisi mulai dari kriminalisasi terhadap aktivis dan tindakan-tindakan yang lainnya yang belum menyentuh reformasi Polri yang kami harapkan," jelasnya.
Pihaknya berharap, setelah aksi ini ada aksi lanjutan yang dilakukan oleh elemen lain. Aksi harus berlanjut sampai pemerintah memenuhi tuntutan.
"Kita langsungkan secara damai dan kita lakukan secara kondusif, kita isi dengan orasi, bacaan puisi dan pengambilan teaterikalnya yang menurut kami itu cukup sebagai pembuka untuk aksi selanjutnya," pungkas dia.