Malang, IDN Times - Mahfud MD telah resmi mundur sebagai Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) karena mengikuti kontestasi calon presiden dan wakil presiden. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus segera mencari penggantinya.
Salah satu sosok yang diisukan menjadi pengganti kuat Mahfud MD adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY yang pernah menjadi perwira TNI AD dinilai cocok menjadi pengganti Mahfud MD.
AHY langsung mendapatkan pertanyaan dari awak media terkait peluangnya menjadi Menkopolhukam menggantikan Mahfud MD usai kampanye akbar Partai Demokrat di Stadion Gajayana, Kota Malang. AHY tidak memberi jawaban pasti, dan lebih banyak menjawab dengan senyuman.
"Dari siapa (tawaran menjadi Menkopolhukam), tidak tahu. Tidak ada komunikasi tentang itu," terangnya pada Kamis (1/2/2024).
Partai Demokrat memang kini dekat dengan pemerintah setempat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Sehingga tidak aneh jika partai ini akan mendapatkan jatah menteri dari pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo.
AHY juga menyampaikan pandangannya terkait menteri di kabinet Jokowi yang ikut berkampanye. Menurutnya menteri tidak harus mundur asalkan pekerjaannya di kementerian tidak terganggu.
"Saya tidak ingin berandai-andai, karena saya tidak pada posisi itu. Tapi yang jelas setiap tugas yang diberikan negara kepada kita harus dijalankan sebaik-baiknya," jelasnya.
AHY mengatakan jika para menteri saat ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi ia yakin mereka akan tetap berkerja dengan baik meskipun juga dibebani tugas oleh partainya masing-masing.
"Saya menghormati tokoh-tokoh yang saat ini menjabat sebagai menteri. Karena memiliki peran penting dalam membantu presiden menjalankan pemerintahan," ujarnya.
Lebih lanjut, AHY mengaku menghormati dan respek terhadap keputusan setiap menteri menyikapi Pemilu 2024. Menurutnya apakah menteri akan mundur atau tidak bukanlah masalah yang krusial saat ini.
"Saya tegaskan lagi saya menghormati pilihan apapun, selagi itu masih dalam undang-undang dan tidak ada aturan yang dilanggar. Menurut saya semua punya hak dan kewajiban yang sama," tegasnya.
Tapi AHY mengingatkan para menteri yang ikut berkampanye harus bisa membagi waktu dengan baik. Sehingga pekerjaan di kementerian tidak terbengkalai.