Surabaya, IDN Times - Sebanyak 229 hektare lahan pertanian di Jawa Timur (Jatim) telah terkonfirmasi terdampak cuaca ekstrem berupa kekeringan, sementara sekitar 1.000 hektare lainnya berpotensi mengalami kekeringan dan kini tengah dipetakan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, penanganan dilakukan dengan membagi kondisi lahan menjadi dua kategori. Pertama, lahan yang masih memiliki sumber air di sekitar sawah. Kedua, lahan yang tidak memiliki sumber air.
Untuk lahan yang masih memiliki sumber air, pemerintah akan mengerahkan pompa agar air segera dialirkan ke area persawahan. Sementara lahan yang tidak memiliki sumber air permukaan akan dikaji untuk pembangunan sumur dalam maupun sumur dangkal.
"Yang pertama adalah yang ada air di sekitar sawah, kita berikan pompa, langsung. Yang tidak ada air, kita bangun sumur dalam, sumur dangkal," ujarnya eusai rapat koordinasi di Bappeda Jatim, Rabu (12/8/2026).
Menurut Amran, langkah tersebut harus dilakukan sebelum kekeringan semakin meluas dan menyebabkan tanaman gagal panen atau puso. Dari sekitar 1.000 hektare lahan yang berpotensi terdampak, pemerintah menargetkan lahan puso dapat ditekan maksimal sekitar lima persen atau sekitar 50 hektare.
"Yang kekeringan ini kita selamatkan. Nanti kalau betul-betul ada puso, kita harapkan puso itu maksimal dari yang terancam, ya 50 hektar maksimal," katanya.
Jika terdapat lahan yang benar-benar mengalami puso, pemerintah menyiapkan bantuan untuk meringankan beban petani. Bantuan tersebut antara lain berupa benih dan pengolahan lahan menggunakan traktor.
"Jadi, kita gantikan benih, kita berikan traktor. Jadi intinya jangan ada petani terbebani," tegas Amran.
Amran menambahkan, penanganan kekeringan harus dilakukan secara preventif. Pemerintah tidak boleh menunggu tanaman mati terlebih dahulu baru bergerak. "Jangan lagi menunggu, karena traktor ada, pompa ada, semua ada. Sekarang, sengaja kami simpan," tegasnya.
Ia menyebut Kementan memiliki sekitar 1.000 unit traktor yang disiapkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Selain itu, tersedia sekitar 17.000 pompa untuk kebutuhan penanganan kekeringan di berbagai daerah di Indonesia.
Amran meminta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi agar dampak kekeringan terhadap petani dapat ditekan. "Intinya jangan rakyat korban. Itu kata kuncinya," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan data sementara menunjukkan terdapat 229 hektare lahan pertanian yang telah terkonfirmasi terdampak kekeringan. Lahan terdampak tersebut tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo. Namun, pemerintah masih melakukan pendataan lebih rinci karena kondisi setiap daerah berbeda.
"Yang terkonfirmasi sudah ada dampaknya 229 hektar. 229 itu ada di Lamongan, Gresik kemarin juga ada, kemudian di Sidoarjo. Semua di 38 (kabupaten/kota) ini tapi variatif," kata Emil.
Emil menyebut sejumlah wilayah menjadi perhatian karena memiliki potensi kekeringan lebih besar, seperti Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Angka 1.000 hektare yang disebut pemerintah masih bersifat potensi dan perlu diverifikasi melalui pemetaan dari masing-masing kabupaten/kota.
"Yang penting sekarang semua Kepala Dinas Kabupaten/Kota itu harus kumpul. Ini tadi ada angka 200, ada angka 1.000, ini kan harus dicek dulu," jelasnya.
Pemerintah daerah kini meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota melakukan pendataan dari bawah atau bottom-up. Data tersebut akan memuat lokasi lahan, luasan, kondisi sumber air, hingga kemungkinan pembangunan sumur bor.
Emil mengatakan penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan satu metode. Sumber air permukaan yang masih tersedia akan dimanfaatkan dengan pompa, sedangkan lokasi yang tidak memiliki sumber air akan dikaji untuk pembangunan sumur bor.
Pemerintah juga akan menggunakan data geolistrik untuk mencari potensi sumber air bawah tanah. Namun, hasil tersebut akan dicocokkan dengan data cekungan air tanah dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Makanya kita kroscek dua data, data cekungan dari Balai. Kepala Balai Bengawan Solo dan Kepala Balai Brantas itu dua-duanya hadir pada kesempatan ini bersama Dirjen Sumber Daya Air," jelasnya.
Emil mencontohkan kondisi di Benjeng, Gresik. Di wilayah tersebut masih terdapat embung yang memiliki air sehingga dapat dimanfaatkan dengan pompanisasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.
"Kalau ada air permukaan seperti kemarin di Gresik, di Benjeng, ada embung yang masih ada air, dipompa. Di situ juga mereka punya alat cek geolistrik, ada potensi 5 liter per detik, dibor," katanya.
Menurut Emil, satu titik sumur dengan debit tertentu belum tentu mampu mencukupi kebutuhan lahan dalam jumlah besar. Karena itu, pemetaan sumber air harus dilakukan secara menyeluruh.
Emil juga menegaskan Pemprov Jatim akan mempercepat pemetaan sumber air dan lahan pertanian yang berpotensi terdampak. Menurutnya, petani Jatim selama ini telah memiliki sejumlah strategi adaptasi, termasuk penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Namun, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan kemampuan adaptasi petani. Intervensi berupa pompa, sumur bor, irigasi, hingga bantuan sarana produksi tetap disiapkan untuk mencegah kekeringan berkembang menjadi gagal panen.
"Makanya antisipasi cepat hari ini. Bu Gubernur langsung menyiapkan rapat ini untuk kita segera memetakan potensi air permukaan, pompanya nanti disediakan dari pusat, dan sumur bor juga kita petakan yang sudah matang data geolistriknya," pungkas Emil.