1.000 Truk Bakal Luruk Surabaya, Tolak Kebijakan ODOL
- 1.000 truk akan turun ke jalan dalam aksi demo GSJT di Surabaya.
- Aksi ini menolak kebijakan ODOL yang membuat sopir terpaksa membawa muatan berlebihan.
- GSJT meminta pemerintah melakukan evaluasi dan dialog sebelum menerapkan kebijakan secara penuh.
Surabaya, IDN Times - Sebanyak 1.000 truk akan diterjunkan pada aksi demontrasi yang rencananya digelar Gerakan Sopir Jawa Timur (Jatim) di Surabaya. Aksi itu digelar bertahap. Untuk dua hari ini, Selasa - Rabu (17-18/6/2025) mereka mogok kerja di posko masing-masing. Kemudian Kamis - Sabtu (19-21/6/2025) ialah unjuk rasa di sejumlah titik.
Berdasarkan surat GSJT yang ditujukan kepada Kapolda Jatim, aksi demonstrasi yang digelar di beberapa titik. Untuk titik kumpulnya, di Puspo Agro, Bundaran Waru depan Cito Mall, Jalan Perak Timur dan Jalan Margomulyo kawasan exit Tol Tandes.
Lebih lanjut untuk titik sasarannya, Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat, Markas Polda Jatim dan Kantor Gubernur Jatim di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya.
Koordinator II GSJT, Supriyono mengatakan, aksi ini sebagai penolakan aturan atau kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) pada tahun 2025. “Ini bukan yang pertama, kami dari GSJT sudah melakukan aksi sejak tahun 2022,” ujarnya saat ditelepon, Selasa (17/6/2025).
Supriyono menjelaskan, para sopir sebenarnya tidak menginginkan muatan yang berlebihan. Namun, tuntutan dari industri membuat mereka harus mengangkut barang-barang besar dan berat. “Kami tidak mau bawa muatan besar-besar, tapi karena tuntutan industri, kami terpaksa,” tegasnya.
Masalah muncul ketika truk berkapasitas normal tidak mendapat muatan karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. “Pasar hari ini menginginkan unit yang besar dan panjang. Barang ringan seperti ciki saja bisa tinggi muatannya,” ungkap Supriyono.
Ia juga menyoroti bahwa proyek-proyek pemerintah sendiri masih banyak yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai aturan ODOL. “Nah proses itu kami lakukan bertahun-tahun dan saya tidak akan ngomong bahwa secara tidak langsung pemerintah juga melegalkan keadaan itu,” tegasnya.
GSJT menilai penerapan kebijakan ODOL secara tiba-tiba tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Sopir merasa dipaksa tunduk pada aturan tanpa solusi alternatif, sementara pasar dan industri belum beradaptasi.
GSJT meminta pemerintah melakukan evaluasi dan dialog dengan pelaku lapangan sebelum menerapkan kebijakan secara penuh. Mereka berharap solusi yang diambil bisa adil bagi semua pihak, termasuk para sopir yang menjadi ujung tombak distribusi logistik.
