Buruh Perkebunan Jember Tuntut Upah Sesuai UMK
Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember demo. IDN Times/Mohamad Ulil Albab
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jember, IDN Times - Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) menuntut kenaikan upah sesuai UMK Jember 2021, sebesar Rp 2.355.662.
1. Upah jauh dari besaran UMK Jember
Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember demo. IDN Times/Mohamad Ulil AlbabHingga saat ini, para buruh masih dibayar 56 persen dari UMK Jember, atau setara Rp1.200.000. Sementara jumlah pekerja di PDP Kahyangan mencapai lebih dari 2000 pekerja.
"Selama ini, kami hanya menerima upah 70 persen dari upah UMK 2018.
Karena selalu ditangguhkan. Kalau lihat di 2021, kita hanya 56 persen. Dari dua juta sekian," ujar Koordinator Aksi FKPAK, Dwiagus Budiyanto saat ditemui di halaman Kantor Pemkab Jember, Rabu (1/12/2021).
Baca Juga: Serikat Buruh Perkebunan Jember Tuntut Direksinya Turun Jabatan
2. BUMD milik Pemkab Jember
Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember saat ditemui anggota dewan. IDN Times/Mohamad Ulil AlbabPDP Kahyangan sendiri merupakan BUMD di sektor perkebunan di bawah Pemkab Jember. Dan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perkebunan di Indonesia. Bupati Jember, Hendy Siswanto memiliki kewenangan sebagai kuasa pemilik modal.
PDP Kahyangan sendiri mengelola komoditas tanaman kopi, karet, dan kayu. Para buruh menyebut, butuh pemimpin yang sesuai di tengah kondisi perusahaan yang kesulitan finansial.
"Jadi itu hingga saat ini. Makanya harapan kami, bupati bisa campur tangan, menyelesaikan ini, karena tanpa campur tangan bupati, siapa pun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan PDP maupun buruhnya," jelasnya.
3. Tuntut direksi dirombak
Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember demo. IDN Times/Mohamad Ulil AlbabSelain menuntut upah layak, para buruh juga meminta bupati merombak jajaran direksi PDP Kahyangan yang baru dilantik Oktober lalu. Para buruh menilai, kebijakan para direksi tidak memiliki pengalaman karir di bidang yang selaras dengan perkebunan. Sebelumnya direktur utama PDP Kahyangan merupakan HR Development Strategy Manager ASDP Indonesia Ferry.
Pergantian direksi baru ini harapan kami, mereka datang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Penuhi UMK 2021 yang sudah diputuskan dengan gubernur. Itu harapan kami," jelasnya.
Hingga demo selesai di Kantor DPRD Jember, para buruh tidak bertemu dengan bupati. Massa aksi menuntut dalam waktu seminggu harus bisa bertemu dengan Bupati Jember.
"Kami sudah longgarkan lagi, kasih waktu satu Minggu. Kalau dalam waktu itu tidak ada iktikad baik untuk ketemu kami, jangan salahkan rakyatnya kalau melakukan aksi yang lebih dari ini. Kami turunkan seluruh buruh PDP Kahyangan beserta keluarganya," tambahnya.
Baca Juga: Kalah Pilkades, Warga Jember Blokir Jalan
