Guru Madin Jatim Sambat, Dewan Bantu di Raperda Pesantren

Ilustrasi kegiatan belajar anak madrasah. (Dok. IDN Times)

Tak hanya soal kesejahteraan, Lukman juga menyinggung mengenai sarana prasarana pembelajaraan di tingkat madin masih sangat minim. Ia menyebut, masih jauh dari angka mencukupi. Pihaknya pun berharap pemerintah daerah semakin apresiasi dengan kerja nyata dari guru-guru madin.

"Kita tahu madrasah ini barometernya Jawa Timur, dan saya meyakini kawan-kawan ini bisa menggerakan dengan baik," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/9/2021).

Humas Pendis

Kesejahteraan guru madin serta sarana prasarana pembelajaran tentunya menjadi pertanyaan besar. Mengingat DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren. Nah, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengaku masih menggodok raperda tersebut.

Nantinya, kata Sadad, dalam raperda juga dimasukkan madin. Sebab, madin secara sistem bukan hanya di dalam pesantren namun juga di luar pesantren. "Salah satu yang didapatkan di sini bahwa dalam raperda yang mau kita bikin soal pesantren itu memasukkan ketentuan mengenai Madin karena Madin belum diatur di situ," tegasnya.

"Nanti akan saya integrasikan dalam ketentuan itu supaya juga terwakili, karena nafasnya sama madrasah diniyah dengan pondok pesantren," dia melanjutkan.

pexels.com/@akelaphotography

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini akan memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidik madin. Menurutnya, madin harus mendapatkan perhatian serius. Sebab, secara kontribusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah dilakukan guru-guru di madin sejak masa yang sangat lama. Bahkan sejak republik ini belum lahir.

"Ke depan pembinaan pada madin agar diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi guru pendidik," pungkasnya.