Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya AH Thony sentil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur soal insiden pengeroyokan pelajar di Surabaya. Thony mempertanyakan, pembinaan seperti apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada siswa SMA.
"Kami sebagai DPRD Surabaya mempertanyakan, bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi atas penyelenggaraan kegiatan di tingkat SMA/K itu," ungkap Thony Selaaa (9/8/2022).
1. Pemerintah dinilai jarang memperhatikan ketertiban siswa saat di luar sekolah
Ilustrasi Penganiayaan (IDN Times/Aditya Pratama) Menurut Thony seluruh perangkat pemerintahan, termasuk Forkopimda Provinsi dan Kota selalu membahas bagaimana agar wilayah Surabaya tetap tertib dan kondusif. Sayangnya, untuk lingkup SMA/K sendiri tidak ada naungan yang baik untuk siswa.
"Tidak ada naungan yang baik, sehingga kegiatan lomba olahraga berujung pada pengroyokan," kata Thony.
Baca Juga: Polisi Bekuk 3 Orang Pelaku Penganiayaan Pelajar di Surabaya
2. Berharap Pemerintah bisa mengawal kegiatan siswa
Ilustrasi Penganiayaan (IDN Times/Mardya Shakti) Politisi Golkar Gerindra itu berharap, Pemerintah Provinsi bisa mengawal kegiatan siswa SMA dan SMK di Surabaya. Sehingga, insiden semacam itu, tak terjadi lagi
"Jangan sampai provinsi lepas tangan. Kalau sudah ada kejadian begini kan mencoreng dunia pendidikan. Bahkan, kejadian ini berpotensi menanamkan kebencian yang nantinya bisa menjadi sebuah tradisi yang tidak diharapkan," paparnya.
Thony juga membandingkan, saat Pendidikan SMA/SMK dipegang oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota. Ia menilai, sewaktu SMA/K dipegang oleh Pemerintah Kota Surabaya, sangat minim kejadian kekerasan di kalangan pelajar.
"Kita bukan bermaksud apa-apa, tapi kita bisa bandingkan bahwa siswa SMA/K saat dipegang oleh Kota itu hampir tidak ada kejadian (pengroyokan) itu. Kalau memang provinsi tidak bisa, ya bilang saja ke pemerintah pusat," tutur Thony.
Sehingga, dengan adanya kejadian ini, Thony berharap, pemerintah pusat dapat mengambil langkah evaluasi. "Jadi kalau memang kabupaten atau kota mampu untuk mengelola SMA/K, ya lepaskan saja. Kalau tingkat daerah menyatakan tidak mampu, baru provinsi berikan intervensi," pungkas Thony.
Baca Juga: 3 Pelajar Surabaya Dipukuli hingga Disulut Rokok
