10 Ribu Petani Hutan Asal Lamongan Ancam Demo Jokowi di Istana
Buntut belum diberikannya IPHPS
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lamongan, IDN Times- Ribuan petani hutan Lamongan berencana menggelar demo besar-besaran di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2019 mendatang. Rencana itu merupakan buntut kekecewaan mereka atas belum diberikannya Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian KLHK.
Akibat belum adanya kepastian hukum, para petani hutan merasa dirugikan dan menganggap bahwa program yang digembor-gemborkan Presiden mandek di tempat.
"Kami minta kejelasan kepada presiden dan KLHK tentang IPHPS sesuai aturan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017, yang sebelumnya telah dikeluarkan," tegas DPC Mappan Lamongan Miftachul Rochim saat dihubungi IDN Times melalui sambungan telepon, Senin (23/9).
1. Bisa menimbulkan konflik antara petani dan petugas
Tidak adanya kepastian hukum pemanfaatan hutan bagi para petani, tambah Miftachul, juga menimbulkan konflik. Konflik bisa saja muncul antara sesama petani lainnya dan petugas Perum Perhutani di lapangan. Misalnya intimidasi, menghasut, dan menggembosi program IPHPS yang dianggap tidak akan berhasil oleh petugas.
"Kenyataan di lapangan menuai banyak penolakan, (contohnya) dari Perum Perhutani KPH Mojokerto, melalui pejabat di bawahnya, baik berupa ancaman maupun hasutan yang disampaikan kepada petani," jelasnya.
Baca Juga: Sejahterakan Petani, Kementan Buat Mekanisme Sistem Pembelian Tebu
Baca Juga: Mengenal SPT, Sistem Pembelian Tebu yang Utungkan Petani