Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggambarkan peringatan Hari Buruh Internasional 2020 di Jatim sebagai Hari Buruh yang paling diselimuti keprihatinan. Betapa tidak, banyak buruh yang diputus hubungan kerjanya, serta pengusaha yang terus merugi akibat adanya pandemik COVID-19.
1. Hari Buruh dalam keprihatinan
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menggelar konferensi pers di gedung Grahadi, Senin (27/4). Dok.IDN Times/Istimewa Khofifah menuturkan, kondisi pandemik hingga berdampak pada sektor ekonomi ini terjadi di berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Termasuk di Jatim dengan ribuan buruh yang di-PHK. Hingga saat ini pun belum ada kejelasan kapan kondisi tersebut akan berakhir.
"Tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Ini semua di luar kuasa kita sebagai manusia. Tidak hanya berat untuk para buruh tapi juga pelaku usaha. Semua merasakan dampaknya,"tutur Khofifah melalui siaran pers Humas Pemprov Jatim, Jumat (1/5).
Baca Juga: Masih PSBB, Khofifah Sarankan Buruh Tak Gelar Aksi May Day
2. Ribuan buruh di-PHK dan dirumahkan
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat) Khofifah menyebutkan, jumlah buruh di Jatim yang dirumahkan mencapai 32.365 dari 555 perusahaan yang sebagian besar melanda sektor Perhotelan dan Pariwisata. Selain itu juga telah ada 5.348 buruh dari 210 perusahaan di Jawa Timur yang dirumahkan.
"Para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim pun ikut terimbas dampak COVID-19 ini. Total ada 1.895 orang PMI yang pulang akibat habis kontrak. Sedangkan, 386 lainnya dipulangkan paksa (deportasi) dari negara tujuan pekerja," sebutnya.
3. PMI batal berangkat menambah angka pengangguran
Ilustrasi Hari Buruh. IDN Times/Fitria Madia Pandemik COVID-19 juga menyebabkan 4.801 calon PMI yang seharusnya berangkat ke luar negeri untuk bekerja namun negara penerima menolak kehadiran mereka. Dengan demikian para calon PMI tersebut menambah jumlah angka pengangguran di Jawa Timur.
"Tidak banyak yang bisa dilakukan. Ini tahun berat, karenanya saya pun meminta para buruh untuk bersabar dan menunggu hingga situasi kembali normal," pesannya.
4. Pemerintah sudah berupaya sebisanya
Ilustrasi Kartu Pra Kerja. (IDN Times/Arief Rahmat) Sementara itu, Khofifah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan Pemprov Jatim tengah berupaya maksimal mengatasi persoalan para pekerja. Salah satunya dengan meluncurkan kartu prakerja sebagai social safety net. Dukungan yang diberikan Pemprov Jatim berupa pendirian helpdesk mempermudah akses pekerja terhadap kartu prakerja.
"Total ada 56 titik helpdesk yang terdiri atas 38 helpdesk di Disnaker Kab/Kota, 16 UPT BLK Disnakerprov Jatim, Kantor UPT P2TK yang beralih fungsi dan di kantor Disnakertrans Provinsi," paparnya.
Baca Juga: Buruh Jatim Pastikan Tak Gelar Aksi May Day, Ganti Secara Virtual
