Wabup Blitar Dipanggil Polda Terkait Kasus Sengketa Tanah

2. Dilaporkan sejak November lalu

Sementara itu, pengacara pelapor, Satria W.A Warman mengatakan, pihaknya melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim sejak 28 November 2021. Rangkaian pemeriksaan sudah dijalani. Terkait kasus yang dilaporkan, dia menjelaskan, dugaan pemalsuan surat itu dilakukan Rahmat sebelum menjabat Wabup. Saat itu, terlapor masih menjadi pengacara.

"Dasarnya dari surat keterangan Mahkamah Agung (MA), intinya kita mempertanyakan dua versi putusan milik klien saya yang berbeda. Satu dari Pak Rahmat, satu dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya," katanya.

Dalam amar putusan versi Rahmat, mengabulkan Peninjuan Kembali (PK) terkait sengketa tanah. Sedangkan amar putusan dari PN Surabaya, menolak. "Akhirnya saya bersurat ke MA, dari situ ternyata yang benar itu dari PN yang menolak PK itu. Berdasarkan itu, kita bikin LP (Laporan Polisi) di polda," dia menerangkan.