Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Surabaya, IDN Times - Desa fiktif ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Isu itu mulanya dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI. Ia menuding ada desa baru seiring meningkatnya alokasi dana desa dari tahun ke tahun.
Apabila merujuk pada desa fiktif, di Jawa Timur (Jatim) ada empat desa yang hilang. Desa itu berada di Kabupaten Sidoarjo. Semua penduduknya harus pindah karena terdampak semburan lumpur panas lapindo.
Empat desa yang hilang tersebut antara lain, Reno Kenongo Kecamatan Porong, Ketapang dan Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin, serta Besuki Kecamatan Jabon.
1. Sempat dapat kucuran dana desa
Lokasi semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. IDN Times/Fitria Madia
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mochammad Yasin pun membenarkan empat desa tersebut sudah hilang. Dana desa juga sempat dikucurkan. Yaitu tahun 2015 dan 2016.
"Tapi karena desanya sudah tidak bisa menggunakan jadi uang itu silpa (dikembalikan)," ujarnya, Kamis (14/11).
"Sejak 2017 sudah tidak dikucurkan lagi. Transfernya hanya sampai kabupaten. Oleh kabupaten tidak dikucurkan ke desa," tambah Yasin.
2. Karena kode desa masih ada
Bangunan rumah tampak hancur karena semburan lumpur Lapindo. IDN Times/Fitria Madia
Alasan pemerintah pusat masih mentransfer dana empat desa yang hilang ke Pemkab Sidoarjo bukan tanpa dasar. Pasalnya, sampai sekarang memang kode desa itu masih ada.
Jadi secara normatif, desa itu masih ada. Sementara yang bisa menghapus kode desa itu pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pemprov pun tak tinggal diam. Pihaknya mendapat laporan kalau pemkab telah usul adanya penataan ulang desa di Sidoarjo.
"Mengusulkan sejak awal 2018 untuk penghapusan empat desa itu. Pemprov juga sudah melakukan pembahasan, karena pemerintah pusat juga butuh kajian butuh pertimbangan," terang Yasin.
Baca Juga: Mendes Halim Bantah Dana Desa Ikut Dinikmati Desa Fiktif
3. Pemprov Jatim minta ada penataan ulang desa di Sidoarjo
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mochammad Yasin saat di ruang kerjanya. IDN Times/Ardiansyah Fajar
Terbaru, pemprov juga telah melayangkan surat gubernur ke pemerintah pusat pada 30 September lalu. Isi surat tersebut ialah agar segera dilakukan penataan ulang desa yang terdampak lumpur lapindo.
"Bahkan di surat itu tidak hanya sekadar usul penghapusan empat desa, tapi juga 15 kelurahan yang terdampak. Ditata ulang karena ada yang tinggal separuh. Mungkin nanti akan ada penggabungan," jelas Yasin.
Sekadar diketahui empat desa yang hilang ini penduduknya sudah tidak tinggal di sana. Tapi tinggal di sekitar desanya. Untuk KTP-nya, mereka masih terdaftar sebagai warga desa sebelumnya.
"Pemerintahannya masih ada, PJ kepala desa masih ada, aparat pemdes masih ada," kata Yasin.
Baca Juga: KPK Bantah Desa Fiktif Penerima Dana Desa Sudah Hilang
