TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jatim

Kurangi Korupsi, KPK Minta Pemda Gunakan Sistem Pajak Online

Biar para pengemplang pajak gak keliaran

Basaria Panjaitan saat menyampaikan sosialisasi pajak online di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019). IDN Times/ Alfi Ramadana
Verified
Alfi Ramadana

Malang, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bekerja untuk mengurangi permasalahan korupsi yang sudah sangat kronis di Indonesia. Selain terus melakukan pengusutan sejumlah kasus, KPK juga melakukan upaya pencegahan dengan menggunakan berbagai cara. Salah satunya untuk sektor perpajakan.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan sistem online dalam pemungutan pajak. Sistem online dinilai bisa meminimalisir kemungkinan pejabat melakukan pungutan liar bahkan bermain dengan pengusaha dengan mengemplang pajak. 

1. Sistem online bisa mengurangi celah korupsi

Basaria Panjaitan menyebut bahwa sistem pajak online akan lebih transparan. IDN Times/ Alfi Ramadana

Upaya yang dilakukan KPK tersebut mendapat sambutan positif. Bahkan saat pimpinan KPK, Basaria Panjaitan menyampaikan sosialisasi terkait hal tersebut, setidaknya ada seratus lebih para wajib pajak yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Basaria mengakui bahwa sistem online tersebut cukup efektif untuk bisa menutup celah korupsi. Sebab, dengan sistem online semuanya menjadi transparan. 

"Transparansi ini yang menjadi kunci untuk menghilangkan praktek korupsi," jelas Basaria, Rabu (4/12). 

2. Perbaikan integritas pejabat

Basaria Panjaitan saat menyampaikan sosialisasi pajak online di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (4/12/2019). IDN Times/ Alfi Ramadana

Sebenarnya ada misi di balik sosialisasi yang dilakukan oleh KPK tersebut. Misi tersebut adalah untuk memperbaiki integritas para pejabat. Meskipun sistem untuk melawan anti korupsi sudah bagus, tetapi jika manusianya tidak berintegritas, bisa saja korupsi tetap terjadi. 

"Alat ini juga bikinan manusia. Jadi kalau manusianya tidak berintegritas tentu juga semua target yang ditetapkan tidak terwujud."

3. Sistem hanya alat

Komisi lll DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (27/11) (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Tak bisa dimungkiri bahwa sebaik apapun sistemnya, tetap tak akan berhasil tanpa integritas dari pejabatnya. Tetapi paling tidak, dengan adanya sistem online yang transparan, semia pihak bisa membantu mengawasi. Sehingga jika ada pelanggaran bisa segera dideteksi. 

"Makanya sistem yang sudah bagus itu harus dibarengi dengan kejujuran dari pejabatnya," sambungnya. 

Baca Juga: Maksimalkan Pendapatan Daerah, KPK Siap Fasilitasi Sistem Pajak Online

Topik:
KPK
pajak
Berita Terkini Lainnya

Soal Cawapres, Ganjar: Sabar!

Ganjar Ajak Perangi Hoaks, Relawan: Narasi Bikin Menang Tebal

Temui Relawan di Gresik, Ganjar Bagikan 2024 Nasi Krawu

Gudang Kain di Surabaya Ludes Terbakar

Program Pemutihan Kendaraan Pemprov Jatim Untung Rp636,7 M

Polres Malang Jawab Alasan Laporan Model B Kanjuruhan Macet

Bila Ada Pungli SD-SMP di Kota Surabaya, Laporkan ke Nomor Hotline Ini

Sandiaga Yakin Bakal Dampingi Ganjar di Pilpres 2024

Sandiaga Incar Jatim Jadi Basis Kemenangan PPP di Pemilu 2024

Keluarga Korban Izinkan Renovasi Kanjuruhan, Tapi dengan Syarat