Protes Soal PPDB, Puluhan Wali Murid Datangi Kantor DPRD Kota Malang
IDN Times/ Alfi Ramadana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Malang sedikit mengalami hambatan. Hambatan tersebut lantaran para wali murid merasa proses PPDB sedikit kurang mengakomodasi kebutuhan anak-anak mereka. Demi mendapat kejelasan terhadap nasib anak-anaknya, puluhan wali murid tersebut mendatangi kantor DPRD Kota Malang. Mereka meminta bantuan DPRD Kota Malang agar proses PPDB bisa lebih di permudah.
1. Sistem zonasi dianggap merugikan
IDN Times/ Alfi RamadanaSebagian wali murid yang datang ke kantor DPRD Kota Malang tersebut mengakui bahwa sistem zonasi yang digunakan dalam proses PPDB merugikan. Pasalnya, tidak ada aturan jelas mengenai sistem zonasi tersebut. Patokan utama yang digunakan oleh sistem zonasi adalah jarak.
"Kami mau komplain bahwa penerimaan siswa untuk SMP menggunakan sistem zonasi ini. Sebab, kami yang dekat dengan sekolah malah tidak bisa masuk, sementara yang jauh bisa dapat yang dekat," ucap Niken Novianti, salah seorang wali murid asal Kepuh, Sukun, Kota Malang.
2. Minta ada kebijakan penerimaan siswa baru
IDN Times/ Alfi RamadanaLebih jauh, Niken dan beberapa wali murid lainnya berharap segera mendapat kepastian. Terutama untuk anak-anak mereka agar segera bisa menemukan sekolah. Untuk itu, dirinya berharap segera ada solusi dari pemerintah terkait masalah ini.
"Kami coba perjuangkan terlebih dahulu. Mungkin maksudnya kebijakan ini adalah untuk merangking zona untuk masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri. Tetapi kalau ada permasalahan seperti ini tentu harus ada solusi yang pasti," tambahnya.
3. Minta Dinas Pendidikan segera temukan solusi
IDN Times/ Alfi RamadanaMenanggapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto mengakui tetap akan berupaya menampung aspirasi dari masyarakat tersebut. Ia juga menegaskan bahwa DPRD meminta kepada Dinas Pendidikan untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan ini.
"Sebelum bertemu dengan para wali murid ini, Dinas Pendidikan sudah menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan zonasi. Kalau terkait solusi konkretnya pihak Dinas Pendidikan masih harus berkoordinasi dengan Wali Kota Malang untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan dikeluhkan masyarakat," urainya.
Baca Juga: Wujudkan Sistem Jujur, Aparat PPDB Jabar Teken Pakta Integritas
4. Sarankan penambahan pagu
IDN Times/ Alfi RamadanaSementara itu, Bambang juga menawarkan solusi yang bisa digunakan dalam waktu dekat. Solusi tersebut adalah dengan penambahan pagu untuk masing-masing sekolah. Sehingga ada penambahan kuota yang bisa menampung siswa yang masih belum mendapat sekolah.
"Kami memang menyarankan untuk penambahan pagu. Paling tidak ini bisa menjadi solusi jangka pendek. Karena kalau tidak kasihan anak-anak nantinya tidak bisa sekolah," tandasnya.
Baca Juga: Mendikbud Nilai PPDB di Kota Malang Sudah Sesuai Peraturan Menteri
