TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Mahfud MD: Politik Identitas Boleh Tapi Tak untuk Menjatuhkan

Ceramah politik di Masjid juga boleh tapi yang inspiratif

Menko Polhukam usai menggelar acara Cakrukan di Hotel Westin Surabaya, Selasa (28/2/2023). (IDN Times/Khusnul Hasana).

Surabaya, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut bahwa berpoltik identitas sah-sah saja. Syaratnya, cara berpolitik semacam itu tidak digunakan untuk saling menjatuhkan.

1. Setiap individu boleh membawa identitasnya masing-masing

Mahfud MD saat menggelar Cakrukan Menko Polhukam menjelang Pemilu 2024, Selasa (28/2/2023). (IDN Times/Khusnul Hasana).

Mahfud menyebut tidak akan menghilangkan politik identitas di Indonesia. Setiap individu boleh membawa identitasnya masing-masing sebagai semangat dalam bekerja. 

"Anda orang Jawa itu identitas politik, anda orang Islam itu identitas politik, tidak apa-apa bekerja dengan semangat itu. Tapi tidak boleh, politik identitas digunakan untuk membasmi orang lain," ujar Mahfud usai menggelar acara Cakrukan Menko Polhukam di Hotel Westin Surabaya, Selasa (28/2/2023). 

Identitas dibawa sebagai semangat persatuan. Serta untuk berbagi peran membangun Indonesia sesuai identitas masing-masing. 

"Berbagi peran untuk membangun Indonesia berdasarkan identitas masing-masing," terangnya. Mahfud juga membolehkan penceramah masjid untuk bercerama soal politik. Namun, politik yang bersifat inspiratif. "Tetapi kalau bilang si A boleh dipilih, si B jangan dipilih, partai ini baik, partai itu jelek, itu tidak boleh," ungkap dia.

 

Baca Juga: Survei JTV dan ITS: Politik Identitas Tak Laku 'Digoreng' di Pilwali

2. Mahfud ingatkan masyarakat soal pemilu damai

Mahfud MD saat menggelar Cakrukan Menko Polhukam menjelang Pemilu 2024, Selasa (28/2/2023). (IDN Times/Khusnul Hasana).

Di acara Cakrukan itu, Mahfud mengingat masyarakat soal Pemilu 2024 yang aman, damai dan tertib. Konsep Cakrukan ala Jawa Timuran ia bawa agar masyarakat Jawa Timur bisa lebih santai berdiskusi hal-hal tentang pemilu. Pemerintah bisa mendengar yang dikeluhkan masyarakat, dan masyarakat bisa mengerti apa yang diharapkan pemerintah.

"Karena model gini lebih cair masyarakat tidak digurui tapi diajak bicara" ujarnya. 

Baca Juga: Bappilu Partai Gelora: Politik Identitas Tak Selalu Buruk

Berita Terkini Lainnya