UB Koreksi Total Etika Bernegara Pemimpin Indonesia

Prof Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor UB membacakan sikap kampus dengan menyatakan jika dalam UUD RI tahun 1945 bahwa negara memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum. Penegakan hukum yang lemah menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

Ia melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas. Sehingga mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini.

"Maka hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik, dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," terangnya.

Sukir juga menghimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Ia menegaskan jika Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur.

"Kami meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya, dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila. Penyataan ini tidak spesifik kepada presiden saja, tapi seluruh pemimpin negeri ini," tegasnya.

Sukir juga menyampaikan ada 8 himbauan yang mereka bacakan untuk seluruh pemimpin negeri ini. Pertama, mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai denokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Kedua, mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alpa dari nilai-nilai moral dan etika.

Ketiga, mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan luber dan jurdil. Kepemimpinan nasional harus mampu menjadi teladan untuk menjunjung nilai-nilai hukum dan demokrasi, agar masyarakat memiliki panutan. dalam menghadapi hiruk pikuk yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang menyenangkan dan membahagiakan.

Kelima, mengimbau para penyelenggara Pemilu 2024, KPU, dan Bawaslu agar berkomitmen kuat melaksanakan pemilu yang bermartabat, luber, dan jurdil. Keenam, mengimbau calon presiden, calon wakil presiden, dan calon anggota legislatif untuk melaksanakan etika berpolitik, mengedepankan visi dan program, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak melakukan money politics.

"Kemudian kami mengimbau para pimpinan partai politik untuk mengembalikan citra dan kemurnian demokrasi pada rohnya, kedaulatan ada pada rakyat dan tidak boleh ada campur tangan kekuasaan. Terakhir, mengimbau tokoh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia agar menjaga ketentraman, ketertiban selama penyelenggaraan Pemilu 2024 demi persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.