Surabaya, IDN Times - PKB dan PDIP tampaknya saling lempar bola terkait status Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Keduanya enggan mengakui Novi sebagai kader setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Minggu (9/5/2021).
Sekretaris PKB Jatim, Anik Maslachah menegaskan kalau Novi tidak menjabat Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Dia menyampaikan bahwa Novi adalah kader PDIP. Pernyataan itu direspons Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono.
Deni mengatakan, pihaknya telah membaca banyak berita kalau Novi sempat diumumkan masuk kepengurusan PKB Jatim. Nah, PDIP Jatim pun menghormati pilihan politik Novi waktu itu. Dia juga menegaskan selama ini PDIP tidak pernah berebut dan mengklaim kader.
"PDI Perjuangan tidak pernah menyatakan Pak Novi sebagai kader. Kan PKB sudah mengumumkan sejak Januari 2021 bahwa Pak Novi adalah Wakil Ketua DPW PKB Jatim. Ketika partai lain sudah memasukkan seseorang itu sebagai pengurus, ya tentu tidak mungkin masuk ke PDI Perjuangan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).
Deni juga meminta publik untuk mengecek di laman Wikipedia tentang profil Novi, di mana jelas disebutkan bahwa Novi adalah pengurus DPW PKB Jatim. Pihaknya pun heran ketika Novi ada masalah dengan KPK langsung tidak diakui sebagai kader. Justru disebut kalau kader PDIP.
”Sekarang giliran Pak Novi sedang ada masalah, kok tidak diakui. Jejak digital tidak bisa bohong,” tegas Deni.
Deni pun meluruskan bahwa yang menjadi bagian atau kader PDIP adalah Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Saat ini, Marhaen mempunyai jabatan sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Jatim. "Tidak ada KTA atas nama Novi. Yang jadi kader dan pengurus PDI Perjuangan itu Pak Marhaen Djumadi, wakil bupati Nganjuk,” pungkas dia.