Ini Sebaran 26 Sekolah Rakyat di Jawa Timur

Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mencatat sebanyak 26 Sekolah Rakyat (SR) berstatus rintisan telah tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah, balai pelatihan, hingga fasilitas pendidikan yang sudah ada, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, mengatakan bahwa keberadaan 26 Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov Jatim terhadap program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial.

“Di Jawa Timur terdapat 26 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai daerah. Seluruhnya memanfaatkan gedung eksisting milik pemerintah agar program bisa berjalan cepat tanpa menunggu pembangunan fisik baru,” ujar Novi, Selasa (30/12/2025).

Sebaran Sekolah Rakyat tersebut mencakup wilayah Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, Kota Pasuruan, Kota Batu, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Sumenep, Trenggalek, Bangkalan, Mojokerto, Kota Malang, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Probolinggo, hingga fasilitas milik Pemprov Jatim dan perguruan tinggi seperti Unesa.

Menurut Novi, sekolah rintisan ini melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan total ribuan siswa yang berasal dari keluarga miskin, miskin ekstrem, serta kelompok rentan lainnya.

“Sekolah Rakyat ini memang dirancang inklusif. Peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu, anak-anak yang berisiko putus sekolah, dan kelompok rentan yang membutuhkan intervensi negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan gedung seperti balai latihan kerja (BLK), balai diklat, sentra industri, akademi keperawatan, hingga rusun menjadi solusi transisi sebelum pemerintah pusat membangun gedung permanen Sekolah Rakyat.

“Gedung-gedung tersebut kami pastikan layak untuk proses belajar mengajar, dan secara bertahap terus dilengkapi sarana prasarana pendidikan,” kata Novi.

Pemprov Jatim, lanjut Novi, juga berperan aktif dalam pendampingan sosial, pemetaan calon peserta didik, hingga koordinasi lintas sektor agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan optimal.

“Sekolah Rakyat bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, kesehatan, dan masa depan anak-anak dari keluarga rentan. Karena itu kami terus bersinergi dengan Kemensos dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Jatim siap mendukung rencana pemerintah pusat untuk pembangunan sekolah permanen pada 2026, sehingga Sekolah Rakyat dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan.

“Dengan sebaran yang sudah ada ini, Jawa Timur siap menjadi salah satu provinsi penopang utama keberhasilan program Sekolah Rakyat secara nasional,” pungkasnya.