[OPINI] Ketika Angka Pertumbuhan Ekonomi Tidak Lagi Cukup

Perekonomian tidak hanya bergerak melalui angka. Ia juga bergerak melalui kepercayaan. Rumah tangga memutuskan apakah akan berbelanja atau menabung berdasarkan keyakinan terhadap pendapatan masa depan, perusahaan melakukan ekspansi ketika melihat permintaan dan kepastian usaha, sedangkan investor menanamkan modal ketika mempercayai institusi, kebijakan, dan prospek keuntungan dalam jangka panjang. Karena itu, ketika optimisme yang ditampilkan oleh indikator makroekonomi mulai berbeda dengan pengalaman ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha, persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunjukkan bahwa produk domestik bruto masih tumbuh.

Survei Ahli Ekonomi Semester II 2026 yang diterbitkan LPEM FEB Universitas Indonesia memberikan peringatan menarik mengenai keadaan tersebut. Survei independen yang dilakukan pada 21 September hingga 13 Oktober 2026 itu melibatkan 63 ahli ekonomi dari akademisi, lembaga penelitian, think tank, sektor swasta, universitas luar negeri, dan institusi internasional. Dengan cakupan tersebut, survei ini tentu bukan pengganti statistik resmi dan tidak seharusnya dibaca sebagai ramalan yang pasti terjadi. Namun ia memberikan sesuatu yang berbeda: gambaran mengenai bagaimana para ahli membaca kualitas dan arah perekonomian di balik angka-angka agregat.

Pesannya cukup kuat. Sebanyak 52 persen ahli menilai kondisi ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Yang lebih mengkhawatirkan justru datang dari pasar tenaga kerja: 73 persen responden menilai penciptaan lapangan kerja lebih rendah dibandingkan enam bulan sebelumnya, dan penurunan penilaian terhadap pasar kerja merupakan perubahan yang signifikan secara statistik dibandingkan survei semester pertama. Pada saat yang sama, 78 persen responden menilai tekanan inflasi terhadap perekonomian masih tinggi.

Tiga angka tersebut sebaiknya dibaca bersama. Pertumbuhan ekonomi dapat tetap positif, tetapi kualitas pertumbuhan menjadi persoalan apabila kemampuan perekonomian menciptakan pekerjaan melemah sementara biaya hidup memberikan tekanan kepada rumah tangga. Dalam keadaan seperti itu, perdebatan mengenai ekonomi tidak lagi cukup berhenti pada pertanyaan “berapa persen pertumbuhan kita?”, melainkan harus bergerak kepada pertanyaan yang lebih substantif: pertumbuhan itu berasal dari mana, siapa yang memperoleh manfaatnya, pekerjaan seperti apa yang diciptakannya, dan apakah pertumbuhan tersebut meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat secara berkelanjutan?

PDB dan ekonomi yang dirasakan masyarakat

Salah satu temuan paling menarik dalam survei LPEM justru tidak banyak dibicarakan. Sebanyak 44 dari 63 ekonom, atau sekitar 70 persen responden, menilai pertumbuhan ekonomi atau PDB berpotensi memberikan gambaran yang terlalu optimistis mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Bahkan indikator kemiskinan dan pengangguran masing-masing dipilih oleh 31 responden sebagai indikator yang juga berpotensi menggambarkan keadaan secara lebih baik daripada yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Temuan tersebut tidak berarti PDB salah atau tidak berguna. PDB tetap merupakan ukuran yang sangat penting untuk mengetahui nilai aktivitas ekonomi suatu negara. Persoalannya adalah PDB memang tidak dirancang untuk menjelaskan seluruh dimensi kesejahteraan. Ekonomi dapat tumbuh lima persen, misalnya, sementara penciptaan pekerjaan formal berkualitas tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama, daya beli sebagian kelompok masyarakat tertekan, atau keuntungan pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor dan kelompok tertentu.

Di sinilah perlu dibedakan antara pertumbuhan ekonomi dan pengalaman ekonomi. Pertumbuhan menjelaskan perubahan ukuran ekonomi secara agregat, sedangkan pengalaman ekonomi masyarakat terbentuk oleh pekerjaan, pendapatan riil, harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta keyakinan bahwa keadaan mereka beberapa tahun mendatang akan lebih baik daripada hari ini.

Ketika keduanya bergerak menjauh, statistik mungkin mengatakan ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat belum tentu merasakan bahwa ekonomi sedang bekerja untuk mereka.

Karena itu, pemerintah tidak perlu defensif terhadap temuan semacam ini. Sebaliknya, ia dapat digunakan untuk memperkaya cara mengukur keberhasilan. Pertumbuhan PDB perlu dibaca bersama pertumbuhan pendapatan riil, penciptaan pekerjaan formal, produktivitas tenaga kerja, upah riil, tingkat setengah pengangguran, mobilitas ekonomi, ketimpangan, serta kualitas investasi yang masuk. Dengan begitu, keberhasilan ekonomi tidak hanya terlihat bagus di tabel statistik, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan terbesar pada peluang kerja

Dari keseluruhan survei, pasar tenaga kerja merupakan sinyal yang paling perlu mendapat perhatian. Sebanyak 46 dari 63 ekonom menilai penciptaan pekerjaan sekarang lebih rendah dibandingkan enam bulan sebelumnya, sementara hanya dua responden yang melihat peningkatan. Bahkan untuk enam bulan mendatang, 60 persen responden masih memperkirakan penciptaan pekerjaan akan lebih rendah dibandingkan keadaan saat ini.

Ini bukan persoalan kecil karena pada akhirnya pekerjaan adalah mekanisme utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan rumah tangga. Investasi boleh meningkat, ekspor dapat tumbuh, pembangunan infrastruktur dapat berlangsung, dan industri baru dapat muncul, tetapi masyarakat menikmati transformasi ekonomi terutama melalui pekerjaan yang produktif dan pendapatan yang meningkat.

Karena itu, kualitas investasi perlu mendapat perhatian yang sama besarnya dengan nilai investasi. Indonesia membutuhkan investasi yang membawa teknologi dan modal, tetapi juga membangun rantai pasok domestik, memperbesar kapasitas perusahaan lokal, meningkatkan keterampilan pekerja dan menghasilkan multiplier effect yang cukup besar terhadap perekonomian daerah.

Hal yang sama berlaku bagi industrialisasi. Hilirisasi mempunyai nilai strategis apabila Indonesia bergerak dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Namun ukuran keberhasilannya tidak seharusnya berhenti pada jumlah smelter atau nilai ekspor. Pertanyaan berikutnya adalah berapa pekerjaan produktif yang tercipta, seberapa dalam keterkaitan dengan industri domestik, seberapa besar transfer teknologi yang terjadi, dan berapa banyak nilai tambah yang akhirnya tinggal di Indonesia.

Pertumbuhan yang tinggi tanpa transformasi produktivitas dan penciptaan pekerjaan akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang.

Ambisi delapan persen dan persoalan kredibilitas

Indonesia tentu tidak perlu takut mempunyai ambisi besar. Target pertumbuhan mendekati delapan persen dapat menjadi stretch target yang mendorong pemerintah bekerja lebih keras melakukan reformasi. Yang perlu dihindari adalah ketika target berubah dari instrumen mobilisasi menjadi angka yang harus dipertahankan tanpa hubungan yang cukup kuat dengan kapasitas ekonomi untuk mencapainya.

Survei LPEM menunjukkan 43 dari 63 ekonom atau 68 persen menempatkan pencapaian pertumbuhan mendekati delapan persen sebagai salah satu agenda pemerintah yang paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi. Keraguan bahkan muncul terhadap horizon yang lebih dekat: 37 ekonom atau 59 persen menilai asumsi pertumbuhan enam persen dalam RAPBN 2027 sebagai asumsi makroekonomi yang paling sulit dicapai.

Angka tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai argumentasi agar Indonesia menerima pertumbuhan rendah. Justru sebaliknya. Jika ingin keluar dari lintasan pertumbuhan sekitar lima persen menuju enam, tujuh, bahkan delapan persen, kebijakan ekonomi tidak dapat sekadar memperbesar mesin yang sama. Kapasitas produktifnya harus berubah.

Pertumbuhan delapan persen membutuhkan kenaikan investasi produktif, peningkatan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, infrastruktur yang efisien, industrialisasi bernilai tambah tinggi, peningkatan partisipasi angkatan kerja, kepastian hukum, birokrasi yang lebih sederhana, serta institusi yang membuat modal berani mengambil risiko dalam jangka panjang. Tanpa perubahan pada sisi penawaran tersebut, dorongan fiskal dan konsumsi dapat menghasilkan pertumbuhan sesaat, tetapi juga berpotensi muncul kembali dalam bentuk tekanan inflasi, defisit, impor, atau pelemahan stabilitas makroekonomi.

Dengan kata lain, pertumbuhan tinggi harus diproduksi, bukan diumumkan.

Belanja pemerintah bukan persoalan besar-kecilnya anggaran

Temuan lain yang patut direnungkan adalah penilaian terhadap kebijakan fiskal. Dari 63 ekonom yang disurvei, hanya lima yang menilai kebijakan fiskal saat ini efektif dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi; 32 responden menilainya tidak efektif atau sangat tidak efektif, sedangkan 26 responden melihatnya tidak memberikan dampak. Skor rata-ratanya berada pada -0,60 dan praktis tidak membaik dibandingkan survei semester sebelumnya.

Temuan ini tidak harus diterjemahkan sebagai seruan untuk melakukan penghematan secara membabi buta. Kebijakan fiskal justru mempunyai fungsi penting ketika ekonomi membutuhkan investasi publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dukungan terhadap transformasi struktural. Persoalan yang lebih relevan adalah kualitas setiap rupiah yang dibelanjakan.

Program pemerintah seharusnya dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran yang berhasil dicairkan, melainkan dari outcome yang dihasilkan. Berapa tambahan produktivitas yang muncul? Berapa pekerjaan yang tercipta? Apakah kualitas sumber daya manusia meningkat? Apakah biaya logistik turun? Apakah investasi swasta ikut bergerak? Apakah manfaat sosial yang dihasilkan lebih besar daripada biaya fiskalnya?

Pendekatan seperti ini sangat penting ketika ruang fiskal tidak tak terbatas dan banyak program besar berjalan secara bersamaan. Bahkan survei LPEM memperlihatkan bahwa 86 persen responden menempatkan Makan Bergizi Gratis dalam kapasitasnya sebagai motor pertumbuhan ekonomi sebagai agenda yang berisiko tidak memenuhi ekspektasi, sementara 76 persen menyampaikan kekhawatiran serupa terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kritik tersebut tidak otomatis berarti tujuan sosial program-program tersebut keliru. Program gizi, misalnya, dapat mempunyai manfaat jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam pertumbuhan PDB jangka pendek. Justru karena manfaat sosialnya penting, evaluasinya harus menggunakan ukuran yang tepat. Program kesehatan dan gizi tidak perlu dipaksakan menjadi mesin pertumbuhan jangka pendek apabila nilai utamanya memang berada pada perbaikan kesehatan, kemampuan belajar dan produktivitas generasi mendatang.

Institusi adalah infrastruktur ekonomi

Bagian terpenting dari survei ini mungkin justru bukan angka pertumbuhan, inflasi, ataupun fiskal, melainkan persoalan institusi. Ketika responden ditanya mengenai prioritas untuk menjaga peringkat kredit Indonesia, pilihan terbesar—39 dari 63 ekonom atau 62 persen—adalah memperkuat kredibilitas institusi dan kebijakan. Setelah itu muncul kredibilitas defisit fiskal, kualitas belanja pemerintah, penataan kembali program prioritas, serta kepercayaan investor dan kepastian arah kebijakan.

Temuan tersebut mengingatkan pada ekonom institusional Douglass North yang menyebut bahwa “institutions are the rules of the game.” Perekonomian tidak bekerja di ruang hampa. Investor tidak hanya menghitung pajak dan upah, tetapi juga memperhitungkan apakah aturan akan berubah tiba-tiba, apakah kontrak dihormati, apakah perizinan dapat diprediksi, apakah kebijakan fiskal kredibel, dan apakah institusi publik mampu mengambil keputusan berdasarkan aturan yang konsisten.

Dalam perspektif itu, kepastian hukum sama pentingnya dengan jalan tol, pelabuhan atau pembangkit listrik. Infrastruktur fisik menurunkan biaya logistik, sedangkan institusi yang baik menurunkan biaya ketidakpastian.

Survei LPEM bahkan menunjukkan kekhawatiran yang sangat kuat mengenai pengendalian korupsi. Sebanyak 52 dari 63 responden menilai pengendalian korupsi memburuk atau agak memburuk dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dengan skor rata-rata -1,25 dan tingkat keyakinan responden yang tinggi.

Temuan seperti ini perlu dibaca sebagai risiko ekonomi, bukan hanya isu etika pemerintahan. Korupsi meningkatkan biaya transaksi, mengganggu kompetisi, mengarahkan sumber daya kepada pihak yang memiliki akses ketimbang yang paling produktif, dan pada akhirnya menurunkan kualitas investasi. Dalam jangka panjang, kelemahan institusi dapat menjadi pajak tidak terlihat terhadap pertumbuhan.

Skeptisisme tidak harus dibalas dengan optimisme

Pemberitaan selama sepekan terakhir cukup luas mengangkat hasil survei ini. Ada yang menyoroti 52 persen ekonom yang melihat kondisi ekonomi memburuk, 73 persen yang melihat penciptaan kerja melemah, kekhawatiran terhadap MBG dan Koperasi Merah Putih, hingga anggapan bahwa PDB memberikan gambaran yang terlalu optimistis. (Databoks)

Respons yang produktif terhadap skeptisisme semacam ini bukanlah mencari narasi optimistis untuk menandinginya. Pemerintah memang perlu menjaga kepercayaan publik, tetapi kepercayaan ekonomi yang paling tahan lama tidak lahir dari komunikasi; ia lahir dari hasil dan konsistensi.

Ada sisi yang tetap memberikan ruang optimisme. Persepsi terhadap kebijakan sektor keuangan dalam survei ini membaik secara signifikan, dengan skor bergerak dari -0,45 menjadi -0,17, meskipun masih sedikit berada di wilayah negatif. Artinya, persepsi ekonomi tidak seluruhnya bergerak dalam satu arah. Ketika kebijakan dinilai membaik, responden juga menangkap perubahan tersebut.

Karena itu, pesan terbesar dari survei LPEM bukan bahwa perekonomian Indonesia menuju krisis. Data yang tersedia tidak mendukung kesimpulan sedramatis itu. Pesannya lebih halus sekaligus lebih penting: terdapat jarak yang mulai terasa antara besarnya ambisi ekonomi, efektivitas instrumen kebijakan, dan keyakinan para ahli terhadap kemampuan ekonomi merealisasikan ambisi tersebut. Jarak itulah yang perlu dipersempit.

Indonesia tetap mempunyai modal ekonomi yang besar: pasar domestik, bonus demografi, sumber daya alam, basis manufaktur, posisi strategis dalam rantai pasok Asia, serta peluang dari ekonomi digital dan transisi energi. Namun modal tersebut tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan tinggi. Ia membutuhkan institusi yang kredibel, investasi produktif, tenaga kerja yang semakin terampil, kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berkualitas, serta dunia usaha yang mempunyai kepastian untuk berinvestasi dalam jangka panjang.

Target delapan persen karena itu sebaiknya tetap dipandang sebagai ambisi, tetapi keberhasilannya jangan diukur dari kemampuan mempertahankan angka tersebut dalam pidato dan dokumen perencanaan. Ukurlah dari apakah produktivitas mulai meningkat, investasi menjadi lebih berkualitas, industri semakin dalam, pekerjaan formal bertambah, pendapatan riil tumbuh, dan masyarakat mempunyai alasan yang nyata untuk percaya bahwa masa depannya akan lebih baik.

Pada akhirnya, ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang paling pandai menghasilkan angka optimistis, melainkan ekonomi yang membuat angka pertumbuhan dan pengalaman hidup masyarakat bergerak ke arah yang sama.

Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak., CA, CIPSAS

Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (UNESA)