Di IDMC 2026, Perhumas Bahas Soal Pentingnya Mengelolah Isu di Era AI
Perhumas menekankan organisasi perlu memitigasi isu sejak awal agar tidak berkembang menjadi krisis komunikasi, terutama menghadapi risiko konten AI palsu yang menyerupai tokoh asli.
Pemprov Jawa Timur menangani video AI palsu tentang Gubernur Khofifah melalui Klinik Hoaks; respons tiga jam pertama dinilai krusial. Januari–September 2026, 1.104 konten telah diklarifikasi.
AMSI menilai media harus menjadi trustkeeper melalui verifikasi, data, dan sumber jelas, karena deepfake berisiko memicu manipulasi publik serta menggerus kepercayaan pada media dan pemerintah.
Surabaya, IDN Times - Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) membahas soal pentingnya penanganan isu di era kecerdasan buatan/Artificial Intelligent (AI) sebelum berkembang menjadi krisis. Pembahasan tersebut disampaikan dalam Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Shangri-La Hotel Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Perkembangan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam penanganan krisis komunikasi. Konten berupa video dan suara hasil rekayasa AI dapat menyerupai tokoh asli dan menyesatkan masyarakat.
Dalam Sesi Panel 5 IDMC 2026 bertajuk “Masa Depan Penanganan Krisis Komunikasi di Era AI”, Wakil Ketua Umum Perhumas Haviez Gautama menekankan pentingnya mengelola isu sebelum berkembang menjadi krisis. Dalam praktik kehumasan, isu merupakan persoalan atau pandangan publik yang perlu ditangani, krisis dapat muncul ketika persoalan berkembang menjadi kejadian luar biasa dengan dampak yang lebih luas.
Menurut Haviez, perusahaan dan organisasi perlu memahami potensi risiko sejak awal. AI menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan isu dan krisis komunikasi. Mitigasi diperlukan agar organisasi tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan, termasuk yang dipicu oleh penyebaran informasi palsu.
"Dengan adanya mitigasi perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi," ujar Haviez saat diskusi l..
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi menceritakan kinerja klinik hoaks yang dibentuk Pemprov Jawa Timur untuk menangani salah satu krisis komunikasi, yakni video rekayasa menggunakan AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp5 juta kepada masyarakat.
"Setelah diklarifikasi, klinik hoaks memberikan stempel hoax kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkan kemasyarakat dengan berbagai saluran termasuk media masa," terang Sherlita.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis harus disiapkan sebelum masalah muncul. Tiga jam pertama menjadi waktu penting untuk merespons informasi yang beredar dan mencegah narasi keliru semakin meluas.
Sherlita menyebut Klinik Hoaks yang juga terbentuk di masing-masing pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026. Konten tersebut antara lain berkaitan dengan penipuan, pemerintahan, politik, dan informasi internasional. Sherlita mengaku cukup terbantu dengan aktivitas media dalam
Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti persoalan kepercayaan publik di tengah maraknya deepfake. Menurut Wenseslaus, media selama ini berperan sebagai gatekeeper, yakni menyaring informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Namun, perkembangan teknologi membuat informasi palsu semakin mudah diproduksi dan disebarkan.
Wenseslaus menilai media perlu memperkuat peran sebagai trustkeeper, bukan sekadar penyaring informasi. Artinya, media harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui verifikasi, penggunaan data, dan sumber yang jelas.
"Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah," jelas Kak Wens.
Masyarakat bisa terjebak dalam dua keadaan, yakni terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi, atau tidak lagi memercayai informasi apa pun. Kondisi kedua dapat merusak kepercayaan terhadap media dan lembaga pemerintah, sekaligus menyulitkan komunikasi publik.
Karena itu, kecepatan klarifikasi harus diikuti dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Data dan sumber yang spesifik menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas. Klarifikasi yang terlambat dapat membuat informasi palsu telanjur dipercaya, sedangkan klarifikasi dari sumber yang tidak dipercaya masyarakat juga sulit mengubah keadaan.
