Pj Gubernur Jatim Pengin Cover Penyakit oleh BPJS Diperluas
Surabaya, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono bilang bahwa tidak semua penyakit dapat dibiayai oleh BPJS. Ia pun berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar cover penyakit oleh BPJS dapat ditambah ke depannya.
"Sudah pada prinsipnya, kami berharap sebesar-besarnya kebermanfaatan BPJS itu bisa diberikan. Termasuk beberapa penyakit yang tidak bisa dicover. Contoh kemarin yang jelas perlu pembiayaan besar itu operasi pemisahan kembar siam, itu tidak dijamin," ujarnya usai rapat paripurna di DPRD Jatim, Senin (20/1/2025).
"Mudah-mudahan meski sedikit, jumlahnya ada setiap tahun. Maka itu harus dicover. Semakin banyak penyakit dicover, semakin bagus untuk pemerintah maupun masyarakat," ungkap Adhy menambahkan.
Sementara untuk orang mampu dengan ekonomi menengah ke atas yang memiliki asuransi swasta di luar BPJS, Adhy tidak mempermasalahkannya. Ia tidak ingin terlalu berkomentar tentang itu. Menurutnya, bagi masyarakat tidak mampu, harus dibantu pembiayaan BPJS-nya.
"Sebetulnya kalau Universal Health Coverage, semuanya harus mempunyai BPJS. Tetapi kalau orang kaya, biasanya punya dua atau tiga (asuransi kesehatan), ada BPJS atau asuransi kesehatan yang bagus. Gak masalah itu kalau mampu," katanya.
"Yang penting, kalau tidak mampu harus dicover dengan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Bantuan iurannya, dan juga harus mandiri semurah-murahnya," pungkas Adhy.
Sementara terkait ketercapaian UHC di Jatim, tahun 2021 hanya 9 kabupaten/kota yang mencapai target UHC sebesar 95 persen. Pada tahun 2023, 21 kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil meraih penghargaan UHC Award.
Lebih lanjut, pada Mei 2024, cakupan kepesertaan UHC di Jawa Timur mencapai 93,3 persen. Kemudian pada Oktober 2024, cakupan kepesertaan UHC di Jawa Timur mencapai 95,04 persen.
