Pengusaha Hotel di Malang Kian Resah dengan Menjamurnya Bisnis Open BO

Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basuki mengatakan, pihaknya sudah menghubungi para pemilik hotel untuk mendukung langkah Wali Kota Malang. Salah satunya dengan memasang imbauan larangan melakukan kegiatan prostitusi.

"Sistemnya agar hotel yang ada di Malang menempelkan imbauan di tempatnya. Bisa berupa tulisan atau ilustrasi bahwa para tamu yang datang dilarang untuk memanfaatkan tempat tersebut sebagai bisnis prostitusi," tegasnya saat dikonfirmasi pada Senin (12/12/2022).

Agoes juga mengungkapkan jika pihak hotel sudah mengetahui secara pasti ciri-ciri tamu hotel yang tengah menjalankan bisnis prostitusi. Salah satunya dengan melihat aktivitas tamu yang aneh.

Menurutnya, tamu hotel yang tengah menjalankan bisnis Open BO akan didatangi lebih dari satu pria dalam satu kamar hotel. Jadi, si perempuan akan tetap bertahan di dalam kamar, lalu beberapa pria hidung belang akan datang dan masuk sendiri ke kamar hotel secara bergantian. "Beberapa waktu lalu juga pernah ditemukan (pelaku bisnis Open BO). Dia menginap di salah satu kamar, tapi banyak tamunya dan datang berkali-kali. Tamu prianya juga beda-beda," jelasnya.

"Akhirnya yang bersangkutan dihimbau untuk segera check out. Karena kami juga tidak ingin hotel kami dijadikan lokasi seperti itu," sambungnya.

Satpol PP Kota Malang sendiri sebenarnya sudah berkali-kali melakukan razia terkait operasi penyakit masyarakat. Puluhan PSK (Pekerja Seks Komersial) juga sudah terjaring sampai akhir 2022 ini.

"Satpol PP Kota Malang sudah melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) secara rutin sebanyak satu minggu sekali. Jadi kalau ada yang ditemukan melakukan kegiatan open BO maka akan dikenakan tindakan pidana ringan," tandas Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat.

"Sampai 2022 ini susah ada puluhan yang terjaring. Kita juga sudah berikan pengarahan agar tidak mengulangi kegiatannya," imbuhnya.

Rahmat juga mengingatkan kalau ada Pasal 3 ayat 2 Perda Kota Malang No 8 Tahun 2005 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul. Ancaman hukumannya juga mulai dari kurungan selama 3 bulan dan denda sebesar Rp10 juta.